Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Lawan Radikalisme dengan Ideologi

Kompas.com - 19/07/2016, 14:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi terorisme yang terjadi di sejumlah negara termasuk di Indonesia, didasari atas tumbuhnya pemikiran radikal dalam diri individu.

Radikalisme bisa dilawan oleh pemahaman ideologi yang kuat. “Radikalisme timbul karena pemikiran, karena itu yang bisa menyelesaikan juga pemikiran. Ideologi degan ideologi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Muktamar III Wahdah Islamiyah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/7/2016).

Selain pemikiran, terorisme dan radikalisme tumbuh atas rasa marah dan kekecewaan. Kedua paham itu semakin cepat berkembang, terutama di negara gagal.

Munculnya kelompok Al-Qaeda di Afghanistan dan Negara Islam (IS) di Suriah dan Irak, merupakan contoh gagalnya sebuah negara.

Kegagalan itu timbul akibat pemerintahan negara tersebut dihancurkan negara lain.

“Pertanyannnya siapa yang hancurkan tiga negeri itu? Negara-negara besar,” tegas dia.

Kalla menegaskan, segala bentuk terorisme dan radikalisme harus dilawan. Sebab, keberadaan kedua paham itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat.

Salah satu bentuk kekhawatiran itu adalah munculnya teror dengan cara bunuh diri yang dilakukan orang-orang yang menganut paham tersebut.

Sebab, bagi mereka yang menganut kedua paham itu, melakukan aksi bunuh diri diyakini sebagai jalan pintas untuk meraih surga.

“Saya (pernah) katakan di Ambon, membunuh wanita, anak-anak, menebang pohon itu tidak boleh dalam Islam apalagi membunuh sembarangan. Nah inilah ideologi harus diselesaikann ideologi,” tandasnya.

Kompas TV Masyarakat Diminta Antisipasi Radikalisme

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com