Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Angkut Jenazah Kelompok Santoso dengan Helikopter

Kompas.com - 19/07/2016, 12:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Tinombala masih dalam perjalanan ke lokasi jenazah dua anggota kelompok teroris Santoso, Selasa (19/7/2016) untuk proses identifikasi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, jika cuaca memungkinkan, dua jenazah tersebut akan diangkut dengan menggunakan helikopter.

"Bila berhasil mengamankan dua jenazah yang berhasil dilumpuhkan, akan diupayakan dengan heli bila cuaca mendukung," ujar Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Namun, saat ini belum memungkinkan untuk menerbangkan helikopter lantaran cuaca mendung. Dengan demikian, masih diupayakan pemindahan jenazah dengan berjalan kaki menuju lokasi.

Boy mengatakan, jarak tempuh menuju lokasi penemuan jenazah cukup jauh, sekitar 60 kilometer. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, bisa memakan waktu empat jam.

"Siang ini baru 60 persen perjalanan. Kami harap dengan heli, maka jarak tempuh tidak terlalu lama sehingga identifikasi segera dilakukan di Palu," kata Boy.

Setelah pengangkutan jenazah, rencananya kedua jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan identifikasi.

Identifikasi dilakukan dengan dua cara, yakni mengenali ciri fisik oleh keluarga dan juga tes DNA di laboratorium.

Baku tembak terjadi antara lima anggota kelompok Santoso dan satgas Tinombala. Kejadian ini menewaskan dua orang, salah satunya memiliki ciri-ciri mirip dengan Santoso, yakni berjanggut dan memiliki tanda tahi lalat di wajah.

Namun, polisi belum dapat mengambil kesimpulan apakah salah satu yang tewas itu adalah Santoso, karena belum diidentifikasi secara langsung.

(Baca: Kadiv Humas Polri: Belum 100 Persen Santoso Tewas)

Usai baku tembak, tiga di antaranya yang terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki melarikan diri. Di lokasi ditemukan sepucuk senjata jenis M16.

Kompas TV Siapa Sebenarnya Santoso?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com