Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Sorotan, Ada Produser TV Swasta yang Jadi Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 18/07/2016, 21:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Arif Adi Kuswardono, yang juga salah satu produser di Trans 7, menjadi salah satu sorotan Komisi I DPR pada uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPI, Senin (18/7/2016).

Salah satunya adalah anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang menanyakan ihwal calon titipan. Ia mengkhawatirkan, jika Arif menjadi komisioner KPI, itu akan membawa kepentingan pemodal.

"Bagaimana Anda bisa membuktikan kepada kami kalau Anda bukan titipan?" tanya Evita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Begitu pula dengan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi.

(Baca: 27 Calon Perebutkan 9 Kursi Komisioner KPI)

"Titipan Trans 7 kepada Anda apa?" tanya Elnino yang spontan disambut tawa seisi ruang sidang Komisi I DPR.

Namun, Arif menjawab bahwa ia didukung oleh alumni aktivis pers mahasiswa dan menegaskan bahwa dirinya bukanlah titipan dari perusahaan media tempat ia bekerja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha bekerja profesional.

"Saya di-endorse masyarakat," tutur Arif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertanyakan hasil panitia seleksi (pansel) KPI karena meloloskan calon yang jelas-jelas berasal dari industri televisi. Namun, ia tak menganggapnya sebagai masalah besar mengingat tahap akhir proses seleksi adalah di Komisi I DPR.

(Baca: Anggota Komisi I: Calon Komisioner KPI Bukan Pencari Pekerjaan)

"Finalnya kan di sini, besok (Selasa). Jawaban-jawaban dari Trans 7 tadi tentu akan jadi rekaman kami. Kami sudah pada tahap bahwa kami ingin KPI independen dan disegani oleh para pelaku industri penyiaran," kata Hanafi.

Sebanyak 27 orang berupaya untuk memikat hati anggota Komisi I DPR. Mereka akan memperebutkan sembilan kursi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.

Sembilan nama itu akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 yang habis masa tugasnya pada 27 Juli 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com