KPU Gelar Uji Publik Empat Draf Peraturan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap empat draf Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Senin (18/7/2016).

Empat PKPU tersebut antara lain; pertama, PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua, perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wali Kota.

Ketiga, perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakl Wali Kota.

Keempat, perubahan kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Plt ketua komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, perubahan PKPU tidak bisa dihindari karena UU Pilkada sudah direvisi dua kali. KPU, kata dia, masih menunggu undang-undang tersebut sampai betul-betul resmi diundangkan.

"Dan kami ingin memastikan materinya, isinya, sudah resmi dan final untuk dijadikan dasar atau rujukan bagi kami membuat PKPU ini," ujar hadar di KPU, Senin.

Ia mengatakan, uji publik selalu dilakukan KPU dengan tujuan menyempurnakan PKPU dari yang ada sebelumnya.

"Tentu kami tidak sempurna betul, ada yang kurang gitu ya. Nah melalui forum inilah dari para pemangku kepentingan utama, kami berharap ada masukan-masukan," tambah dia.

Hadar mengatakan, uji publik juga bisa menjadi sarana praktek bahwa pelaksanaan pilkada berjalan secara partisipatif karena melibatkan berbagai pihak. "Dengan cara ini kami berharap bahwa dukungan terhadap apa yang kami kerjakan, rasa memiliki dari berbagai pihak atas apa yang kami kerjakan itu bisa tercipta. Kira-kira itu yang kami harapkan dari kegiatan ini," kata dia.

Nantinya, setelah uji publik dilakukan, KPU akan berkonsultasi bersama DPR, khususnya komisi II dan Pemerintah.