Sosialisasikan UU Tax Amnesty, Jokowi Akan Keliling Kota-kota Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin langsung sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Presiden akan melakukan sosialisasi ke kota-kota besar.

"Sosialisasi di beberapa tempat dipimpin secara langsung oleh Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantornya, Jumat (15/7/2016).

Presiden sudah memulai sosialisasi di Jakarta pada 1 Juli 2016 lalu.

Sosialisasi pertama itu dilakukan di Kantor Diektorat Jenderal Pajak.

Pada sore ini, ia akan bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, untuk mensosialisasikan UU itu di Convention Hall Grand City Surabaya Convex.

Pada pekan depan, giliran pengusaha Medan, Sumatera Utara, yang akan disambangi Presiden.

Pramono memastikan, tidak hanya tiga kota itu, Jokowi juga akan mengunjungi kota-kota besar lainnya yang sektor usahanya berkembang pesat.

Melalui cara ini, lanjut Pramono, Presiden ingin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan UU Tax Amnesty.

Presiden ingin UU tersebut berjalan efektif dan berimbas positif pada pemasukan negara.

"Supaya dunia usaha tidak ragu lagi. Tax Amnesty ini kami lakukan dengan sungguh-sungguh dengan harapan siapapun yang mempunyai uang di luar negeri, bisa kembali dan yang di dalam bisa dideklarasikan, tax-nya bisa meningkat," ujar Pramono.

"Tentunya ini sangat baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan pemerintah siapapun juga akan mendapatkan manfaat ini," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah memproyeksikan pemasukan sebesar Rp 80 - Rp 100 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila program tax amnesty sudah berjalan.

Dia mengatakan, tahun ini, 80 persen APBN berasal dari penerimaan pajak, yakni sebesar Rp 1.300 triliun.

Sementara, dengan adanya UU Pengampunan Pajak, pemerintah menargetkan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 2.000 triliun pada tahun depan.

Sebab, jumlah pembayar pajak akan terus bertambah.

"Tahun depan kami berharap pajak mengalami peningkatan Rp 400 sampai Rp 500 triliun. Jadi penerimaan pajak bertambah menjadi Rp. 2000 triliun. Penbangunan akan lebih bagus," ujar Luhut.