Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Perompak, Pelaut Indonesia Perlu Diberi Latihan Dasar Kemiliteran

Kompas.com - 13/07/2016, 15:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanderaan kembali warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan bersenjata menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan dan kewibawaannya tidak diperhitungkan. Tercatat sudah empat kali peristiwa penyanderaan terjadi sejak awal tahun 2016.

Namun, hingga saat ini, upaya penanganan perampokan dan penculikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dinilai masih belum efektif mengingat masalah penyanderaan masih berulang kali terjadi.

Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksamana Muda Surya Wiranto berpendapat, kondisi pelayaran Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pelaut Indonesia sudah berada pada kondisi krisis dan harus diperkuat.

(Baca: Kelompok Penculik 3 WNI di Malaysia Minta Tebusan 200 Juta Peso)

Menurut dia, pemerintah harus membekali para pelaut ABK kapal dengan kemampuan membela diri dan latihan dasar kemiliteran yang baik agar mereka bisa bertahan jika sewaktu-waktu menghadapi perompak di tengah laut.

"Saya melihat beberapa peristiwa penyanderaan menunjukkan bahwa kemampuan bela diri para pelaut atau ABK kapal juga perlu disiapkan," ujar Surya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Surya mengatakan, program pelatihan dasar kemiliteran dimaksudkan agar ABK WNI tidak terus-menerus dijadikan sandera perompak karena sudah dibekali cara menangkal dan melawannya.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Selain itu, kata Surya, peranan para pelaut yang dilatih kemiliteran ini sangat penting untuk membantu TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara di wilayah perairan.

Surya menuturkan, saat ini banyak ABK kapal nelayan China yang dilatih kemiliteran sebagai komponen pendukung bersama dengan coast guard dalam menjaga wilayah perairan nime dashed lines yang diklaim oleh China.

"Lihat saja perompakan yang sering dialami oleh para pelaut Indonesia. Seolah para pelaut tidak berdaya menghadapi perompak, padahal sudah sewajarnya kalau mereka dilatih kemiliteran, ditingkatkan jiwa militannya untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk kapal dan keselamatan dirinya sendiri," ungkap dia.

(Baca: Luhut Duga Berulang Kali Penyanderaan WNI karena Ukuran Kapal Kecil)

Surya juga mengatakan, dalam mengatasi masalah penyanderaan, pemerintah tidak bisa melakukan usaha penyelamatan secara instan.

Pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasi luar negeri yang semakin baik agar posisi Indonesia lebih diperhitungkan di mata internasional.

Di samping itu, dia juga mengingatkan pemerintah seharusnya tidak sekadar menjadikan penyanderaan ini sebagai bahan pembelajaran semata dan solusi penyanderaan ini seharusnya tidak diarahkan pada pemberian tebusan kepada pihak perompak.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com