Pemerintah Perlu Pikirkan Solusi Jangka Panjang agar Penyanderaan WNI Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menangani masalah penyanderaan warga negara Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Upaya pembebasan sandera, menurut dia, merupakan fokus jangka pendek.

"Ibaratnya menyembuhkan sakit, fokus kepada pembebasan sandera itu cuma menyembuhkan gejalanya. Maka perlu kita sembuhkan penyebab utama penyakitnya sebagai solusi jangka panjang," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa (12/7/2016). 

Ia menduga, penyebab berulangnya peristiwa penyanderaan adalah politik internal Filipina yang masih menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan.

Pemerintah Filipina didesak segera meredam konflik itu.

Jika perlu, kata dia, harus "berdamai" dengan kelompok bersenjata tersebut.

"Mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM di Aceh," sambung politisi PKS itu.

Selain melakukan operasi militer gabungan, lanjut Sukamta, untuk jangka panjang perlu dilakukan kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya kerja sama trilateral tentang keamanan maritim. 

Sukamta menilai, wilayah perairan perbatasan merupakan daerah rawan perompakan sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk sama-sama mengamankan perbatasan.

Dengan Malaysia, Indonesia memiliki kerja sama pertahanan bilateral bernama Elang Malindo. Demikian juga dengan Filipina, Indonesia memiliki hubungan bilateral adalam bidang pertahanan.

"Nah, ini diperkuat dengan kerja sama trilateral tadi," ujar dia.

Sukamta menambahkan, pendekatan komprehensif jangka panjang juga bisa dilakukan melalui second track diplomacy, yaitu diplomasi yang dilakukan lewat pemerintah.

Misalnya, antar Kementerian Luar Negeri serta antar Kementerian Pertahanan.

Upaya diplomasi tersebut dianggap mampu mencapai kestabilan kawasan.

Sebagai sesama anggota ASEAN, lanjut Sukamta, Indonesia juga perlu mendorong dan memberi masukan kepada Pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik dengan MNLF, MILF dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini.

"Tapi kita musti tetap waspada, jangan sampai kita terseret arus perang yang bukan perang kita. Jangan sampai kasus-kasus penyanderaan yang berulang ini mengalihkan fokus perhatian kita dari potensi konflik yang sesungguhnya lebih besar seperti Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan seterusnya," papar Sukamta.