Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Evaluasi Alutsista Pasca-jatuhnya Helikopter TNI AD di Sleman

Kompas.com - 12/07/2016, 20:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi seluruh alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Evaluasi dilakukan setelah jatuhnya helikopter milik TNI AD di Sleman, Yogyakarta. Menurut Luhut, evaluasi tersebut akan diprioritaskan pada kendaraan tempur yang sudah berumur tua.

"Pesawat tua milik TNI memang harus dievaluasi," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (12/7/2016).

(Baca: Pasca-kecelakaan, Delapan Helikopter Tua TNI AD "Dikandangkan")

Luhut menuturkan helikopter milik TNI AD berjenis Bell 205 A-1 memang berumur 40 tahun. Helikopter jenis tersebut pernah dia gunakan saat masih aktif menjadi tentara pada tahun 1978.

Kalau menurut saya helikopter jenis Bell 205 ini memang sudah tua. Saya pernah pakai pada tahun 1978," kata Luhut.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melarang delapan helikopter milik TNI Angkatan Darat digunakan untuk aktivitas pengamanan. Delapan unit helikopter itu memiliki jenis dan usia yang sama dengan helikopter yang jatuh di Dusun Kowang, Desa Tamanmartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 8 Juli 2016 lalu.

Adapun helikopter yang jatuh itu berjenis Bell 205 A-1 dan sudah berusia 37 tahun. "Kami punya delapan dan itu untuk operasional semua. Tapi saya bilang itu hanya boleh untuk latihan saja," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2016).

Seiring dengan itu, TNI terus mengalokasikan pengadaan alutsista secara bertahap sebagai pengganti unit yang sudah tua. "Sementara itu, pengadaan bertahap. Kan tidak seperti beli tahu, beli tempe," ujar Gatot.

(Baca: Tak Ada Kenaikan Pangkat untuk Korban Helikopter TNI di Yogya)

Soal helikopter yang jatuh dan menewaskan tiga penumpangnya di Sleman, Gatot mengatakan, masih menunggu hasil investigasi internal untuk mengungkap penyebabnya.

Namun, dari keterangan masyarakat yang menjadi saksi jatuhnya helikopter, Panglima menduga telah terjadi kerusakan pada mesin helikopter. "Kata masyarakat jatuhnya tanpa suara. Padahal mesinnya satu ya. Usia helikopter sudah 37 tahun, ya seharusnya tidak boleh terbang lagi," ujar Gatot.

TNI masih menunggu hasil investigasi resmi. Gatot memastikan hasil investigasi itu nantinya tidak akan bermuara ke rekomendasi penggantian alutsista. Investigasi hanya fokus mencari penyebab jatuhnya helikopter.

Sebelumnya diberitakan, Helikopter milik TNI AD terjatuh pada Jumat (8/7/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Heli jatuh di Dusun Koang, Kelurahan Tamanmartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Sebanyak dua rumah warga mengalami kerusakan.

Dalam peristiwa ini, tiga orang dinyatakan tewas, yakni Letda Cpn Angga Juang (Pnb II), Serda Yogi Risci Sirait (AV), dan Fransiska Agustin (sipil).

Kompas TV Kronologi Jatuhnya Helikopter di Yogyakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com