Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Praktik Perpeloncoan Harus Dihentikan

Kompas.com - 11/07/2016, 19:58 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta tak ada lagi praktek perpeloncoan yang terjadi di sekolah. 

Hal itu disampaikan Anies menjelang tahun ajaran baru yang dimulai pekan depan. "Salah satu problem utama adalah soal praktek perpeloncoan di hari pertama sekolah. Saya tegaskan praktek perpeloncoan harus dihentikan," kata Anies di Kompleks Kemdikbud, Jakarta, Senin (11/7/2016).

(Baca: Ini Strategi Kemendikbud Atasi Praktik Perpeloncoan di Sekolah)

Anies mengatakan kegiatan pengenalan sekolah dilakukan sepenuhnya hanya oleh guru dan dilakukan saat jam belajar. Hal itu diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Anies mengizinkan siswa membantu dalam proses pengenalan sekolah.

Siswa yang terlibat harus memiliki nilai yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. "Mengundang para ahli juga boleh dalam masa pengenalan sekolah," ucap Anies.

Menurut Anies, kegiatan pengenalan sekolah harus dilakukan secara edukatif dan menyenangkan. Anies menyayangkan adanya penggunaan atribut yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar.

(Baca: Ganti Perpeloncoan dengan Bela Negara)

"Kalau topi ya pakai topi SMA. Kreativitas kita untuk mengerjai orang itu dahsyat. Suruh menghitung garam, nasi, berbicara dengan tanaman. Itu semua tidak masuk akal," ucap Anies.

Anies juga menghimbau kepada sekolah untik wajib meminta izin tertulis kepada orang tua jika siswa ingin melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, juga adanya guru pendamping bila kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar sekolah.

Kompas TV Penerimaan Siswa SMA "Online" Dibuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com