Jokowi Minta Pemerintah Filipina Beri Perhatian Khusus soal Penyanderaan WNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Pemerintah Filipina untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah penyanderaan warga negara Indonesia (WNI).

Permintaan tersebut merupakan salah satu poin yang disampaikan Jokowi kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte lewat surat yang disampaikan Retno dalam pertemuan bilateral kedua negara beberapa waktu lalu.

"Pada intinya, Presiden mengucapkan selamat (atas terpilihnya Duterte) dan harapan agar hubungan baik kedua negara dapat ditingkatkan," tutur Retno di Kantor Kemenlu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

(Baca: Sejarah Sandera WNI di Filipina Selatan)

Retno menambahkan, poin ketiga tersebut juga kembali disampaikan Jokowi kepada Rodrigo saat berkomunikasi langsung.

"Pada 7 Juli 2016, Presiden RI juga telah melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina dan mengulangi lagi pesan yang telah disampaikan dalam surat beliau," kata Retno.

Tujuh WNI disandera oleh kelompok bersenjata Filipina. Penyanderaan terhadap ABK tugboat Charles 001 dilakukan sebanyak dua kali.

(Baca: Usai Bertemu Filipina, Indonesia Mencapai Beberapa Kesepakatan Terkait Pembajakan)

Penyanderaan pertama dilakukan terhadap tiga orang, yaitu Kapten Fery Arifin (nakhoda), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM), dan Edy Suryono (masinis II).

Selang 1,5 jam kemudian, terjadi penyanderaan kedua terhadap empat ABK lainnya oleh kelompok berbeda, yaitu Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhammad Sofyan (oilman).