Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenggelamkan 176 Kapal, Jokowi Puji Kekompakan Satgas "Illegal Fishing"

Kompas.com - 29/06/2016, 11:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kekompakan kerja satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal bernama Satgas 115 dalam memberantas illegal fishing.

Menurut Jokowi, masing-masing unsur, mulai dari TNI, Polri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mulai menemukan ritme kekompakan dalam bekerja di lapangan.

"Hal seperti ini yang sebetulnya kita kehilangan sehingga orang melihat kita, ngeri karena kesatuan itu, ada kekompakkan itu," ujar Jokowi dalam acara pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115) di Istana Merdeka, Rabu (29/6/2016).

Kekompakkan itu, menurut Jokowi, berbuah hasil. Sejak Jokowi memerintahkan menenggelamkan kapal pencuri ikan, Satgas 115 telah menenggelamkan sebanyak 176 kapal di penjuru perairan Indonesia.

Angka tersebut, menurut Jokowi, sangat besar dibandingkan dengan negara lain. Lantaran kekompakkan tersebut, angka kapal asing pencuri ikan yang 'mondar-mandir' di perairan Indonesia pun jauh berkurang ketimbang sebelumnya.

(Baca: Satgas Illegal Fishing yang Dipimpin Menteri Susi Bertanggung Jawab kepada Jokowi)

Dahulu, dari catatan Jokowi, ada 7.000 kapal yang masuk ke Indonesia tanpa izin untuk menangkap ikan. "Sekarang, kalau kita lihat di bawah, prajurit atau di atas sedikit, mereka bisik-bisik, Pak, kami sekarang bangga dan bisa membusungkan dada karena kita ditakuti mereka (kapal asing)," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta kekompakan tersebut dijaga. Konsistensi tersebut harus diteruskan agar menjadi sebuah etos kerja.

Satgas Illegal Fishing dibentuk akhir tahun lalu. Satgas ini dkomandoi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

Satgas Illegal Fishing juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satker Khusus Migas, PT Pertamina (Persero), dan institusi terkait.

Satgas Illegal Fishing ini akan bertugas untuk mengawasi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).

Adapun kewenangan Satgas Illegal Fishing meliputi penentuan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melakukan operasi penegakkan hukum, serta melaksanakan komando dan pengendalian.

Kompas TV Memberantas Illegal Fishing- Satu Meja Eps 128 Bagian 3

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com