Simpang Siur Informasi Penyanderaan, Pemerintah Diminta Lebih Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, menilai pemerintah tidak jelas dalam memberikan informasi kepada publik dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina.

Hal ini menyikapi simpang siurnya informasi yang diterima publik. Salah satunya terkait pembayaran uang tebusan.

"Pemerintah bayar atau tidak waktu itu. Satu pihak mengatakan bayar, satu pihak tidak. Kalau bayar katakanlah bayar. Kalau mengatakan enggak bayar, ya enggak bayar sehingga keselamatan warga negara tidak dimainkan seperti ini," tutur Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Adapun terkait opsi yang diberikan Pemerintah Filipina yang memperbolehkan bantuan militer Indonesia, Muzani meminta pemerintah berhati-hari. Pasalnya, Indonesia tak mengetahui betul situasi dan kondisi di lapangan.

(Baca: Indonesia Diizinkan Kejar Perompak ke Filipina)

"Jangan masuk dalam kubangan, yang ternyata sumur tanpa dasar. Kita kira luas tak terkira dalam tak terkira sehingga terjerembap kita," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di negeri itu.

(Baca: Bahas Penyanderaan, Menlu Retno Akan Temui Menlu Filipina )

Ryamizard bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6/2016), membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara.

"Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan," kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.