Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: DPR Akan Bentuk Pansus Sumber Waras

Kompas.com - 27/06/2016, 20:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Menurut dia, pembahasan soal pansus akan dibahas lebih lanjut setelah libur hari raya Idul Fitri.

"Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk pansus kasus Sumber Waras, tetapi mungkin prosesnya baru selesai setelah Lebaran," ujar Bambang saat ditemui seusai buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6/2016).

(Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

Menurut Bambang, Komisi III juga akan memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pimpinan KPK. Kedua lembaga tersebut akan diminta untuk memberikan pandangan masing-masing terhadap kasus Sumber Waras.

Hal ini dilakukan, kata dia, untuk menjaga kewibawaan kedua lembaga.

"Jadi, kalau temuan BPK ada kerugian negara, kami harap KPK menyampaikan tidak ada perbuatan hukumnya dasarnya apa. Intinya kami ingin dua lembaga ini wibawanya tetap terjaga," kata Bambang.

(Baca: Taufiequrachman Ruki Buka Suara soal Penyelidikan RS Sumber Waras di KPK)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman tidak sependapat dengan usulan membentuk pansus. Menurut Benny, persoalan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras cukup dengan mendengar keterangan BPK dan KPK.

"Kita tidak berada pada posisi untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh BPK, apa yang dilakukan oleh KPK. Tugas kami sebagai DPR melaksanakan dan meminta kedua lembaga untuk mempertanggungjawabkan temuannya," kata Benny.

Kompas TV BPK & KPK Bertemu Bahas Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com