Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajukan Jadi Pahlawan Nasional Bukti Gus Dur Tak Pernah Terlibat Korupsi

Kompas.com - 23/06/2016, 03:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang akrab disapa Yenny Wahid, mengapresiasi upaya sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah yang mengajukan gelar pahlawan nasional kepada ayahnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.

"Tentunya bagi kami sekeluarga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Gus Dur mengupayakan adanya gelar kehormatan negara kepada sosok Gus Dur," ujar Yenny saat ditemui di kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional)

Yenny menilai pemberian gelar pahlawan tersebut akan mengklarifikasi beragam isu negatif yang dialamatkan kepada Gus Dur selama dia menjabat sebagai Presiden.

Misalnya, tuduhan bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden lantaran terlibat kasus korupsi. Menurut Yenny, ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai situasi yang sebenarnya terjadi.

Yenny mengatakan saat itu Gus Dur turun karena DPR tidak setuju atas pendapat presiden dalam hal pengajuan calon Kapolri. DPR dan MPR, khususnya Amien Rais, memandang dalam hal pemilihan Kapolri, Presiden seharusnya melakukan konsultasi terlebih dulu dengan DPR.

"Nah kemudian dikeluarkanlah keputusan untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meng-impeach Gus Dur. Bagi kami pihak keluarga, pemberian gelar pahlawan ini penting sebagai upaya meluruskan sejarah," ungkap Yenny.

(Baca: Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar)

Meskipun Gus Dur akan dianugerahi gelar pahlawan, namun bagi Yenny hal yang paling penting adalah ajaran-ajaran Gus Dur tetap bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

"Yang paling penting ajaran Gus Dur tetap dijangkau oleh masyarakat. Bagi keluarga, itu yang lebih utama. Sehingga sosok Gus Dur bisa dipahami secara utuh oleh kita semua," pungkasnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com