Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 22/06/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah sepakat untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai pertimbangan terkait rekam jejak Gus Dur selama menjadi presiden.

"Kami mengusahakan terus agar Gus Dur bisa mendapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objketif selama Gus Dur menjadi Presiden," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif permintaan tersebut.

Menurut Luhut, sosok Gus Dur sangat pantas untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional karena Luhut menilai selama menjadi presiden, Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai polemik bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan tidak wajar, Luhut menegaskan bahwa saat itu kondisi politik Indonesia memang sedang tidak berpihak pada Gus Dur.

"Secara pribadi saya sendiri pernah bekerja bersama Gus Dur. Saya menilai beliau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, Gus Dur semasa hidupnya selalu menyebarkan gagasan kemanusiaan dan pluralisme. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Di samping itu, kata Luhut, Gus Dur juga dikenal dekat dengan masyarakat miskin dan kerap membela hak-hak kaum minoritas.

"Apa yang dilakukan beliau terkait pluralisme jadi acuan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan," ucap Luhut.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong Pemerintah merealisasikan itu. Memang sejak zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono sudah diajukan gelar pahlawan nasional," kata dia.

Luhut pun berjanji akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Luhut mengungkapkan pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Kami berharap penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada 10 November 2016," tuturnya.

Kompas TV Istri Gus Dur Gelar Sahur Bareng di Ponpes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com