Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Integritas, Calon Hakim Agung Ini Mengaku Tak Pernah Santap Hidangan Persidangan KPK

Kompas.com - 20/06/2016, 16:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menggelar wawancara terbuka terhadap calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Senin (20/6/2016).

Calon Hakim Agung untuk kamar Pidana, I Made Hendra Kusuma memaparkan integritas menjadi faktor penting bagi pejabat peradilan. Menurut Made, saat ini banyak para pejabat peradilan yang menggadaikan integritas demi imbalan.

Padahal, menurut dia, para pejabat peradilan sudah bersumpah dan mengetahui batasan setiap tindakannya itu dibatasi dalam kode etik. Menurut Made, integritas merupakan modal bagi para pejabat peradilan yang tidak bisa diperjualbelikan.

(Baca: Ini 19 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang Lolos Tes Kepribadian)

Membangun integritas, kata dia, harus dimulai dari dalam diri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. "Untuk menghindari suap, saya membentengi diri saya dengan integritas. Saya pun membentengi keluarga saya dengan itu dan jangan pernah meminta," ujar Made.

Demi menjaga integritas itu juga, Made mencontohkan, dengan kejadian yang sering dialaminya ketika memimpin persidangan tindak pidana korupsi.

"Misalnya ini contoh kecil, tapi teman-teman lain tidak melakukan. Ketika jadi hakim tipikor, setiap persidangan disiapkan makan siang oleh KPK, saya tidak pernah ikut makan siang itu. Karena yang disiapkan oleh KPK adalah majelis yang menangani perkara di KPK, bukan semua majelis hakim," tutur dia.

(Baca: KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung)

Selain itu, ungkap Made, dirinya kerap diiming-imingi uang miliaran rupiah baik ole orang yang berperkara maupun yang tidak terkait. Namun, dia mengaku menolak tawaran itu.

Kondisi ini membuat Made melihat ada sejumlah persoalan yang menjadi celah bagi pejabat peradilan untuk korupsi.

Maka dari itu perlu pembenahan di berbagai sektor, seperti proses rekrutmen yang baik serta gaji yang cukup.  "Dengan salary yang memadai mereka tidak perlu lagi memikirkan yang lain," kata Mantan Hakim Tipikor Jakarta pusat itu.

Kompas TV Reformasi Kelembagaan Paling Gagal adalah MA- Satu Meja

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com