Kapolri Baru Diharapkan Idealkan Postur Anggaran Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru diharapkan bisa mengidealkan postur anggaran kepolisian.

Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Ia akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR pada pekan ini.

"Kami harapkan Pak Tito jika disetujui DPR jadi Kapolri bisa menata postur anggaran Polri agar lebih ideal," kata Edi, seperti dikutip dari Antara, Minggu (19/6/2016).

Edi mengatakan, menurut kajian lembaganya, postur anggaran Polri selama ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan sistem anggaran polisi di negara lain.

Postur anggaran polisi Indonesia saat ini sekitar 70 persen anggaran untuk belanja pegawai dan 30 persen untuk operasional.

Proporsi ini dinilai berdampak pada banyaknya biaya operasional yang tidak terpenuhi dari anggaran Polri.

"Akibatnya, penanganan kasus yang dibiayai baru bisa sekitar 35 persen sampai sekarang," ujar Edi.

Postur anggaran yang ideal, menurut Lemkapi, antara belanja pegawai dan operasional berimbang, yakni 50 banding 50.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional tersebut yakin Tito yang pernah menjabat Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Polri mampu melakukannya.

"Pak Tito bukan saja ahli reserse dan menangani terorisme. Tapi dia juga ahli menata anggaran. Saat menjadi Asrena Polri dia mampu memperjuangkan angaran polri naik Rp 10 triliun dari Rp 57 triliun menjadi Rp 67 triliun. Sebagai dampak kenaikan itu, anggaran operasional naik dari 22 persen menjadi 28 persen," kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago, menilai, hal lain yang memengaruhi kinerja Polri adalah tunjangan kinerja (remunerasi).

"Ini semua tentu dibutuhkan dukungan presiden dan DPR kepada kapolri jika ingin kinerja polisi kita lebih baik ke depan," ujar Faisal.

Faisal juga menilai jika remunerasi sudah baik, Kapolri baru harus berani menindak tegas oknum anggota yang melakukan penyimpangan.

"Keputusan jokowi memilih Kapolri yang muda dan jauh dari kepentingan politik sudah tepat. Dan jika remunerasi polisi sudah bagus polisi akan semakin bagus juga dan jika sudah bagus, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik pula," kata Faisal.