Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panama Papers yang Tak Pernah Mengguncang Indonesia

Kompas.com - 17/06/2016, 19:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal April lalu, dunia dikejutkan dengan skandal Panama Papers. Skandal ini mengungkap dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani.

Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).
Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Namun lama kelamaan isu Panama Papers pudar ditelan waktu. Tertutup isu-isu lain. Tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah menyikapi skandal global ini.

Harry Azhar Aziz dan Luhut Pandjaitan sampai saat ini masih duduk di kursi pejabat negara seakan tidak terjadi apa-apa. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menyesalkan hilangnya perhatian publik atas isu Panama Papers ini.

Panama Papers yang mengguncang dunia betul-betul tidak mengguncang Indonesia. Di negara-negara lain ketika pejabat publik terseret Panama Papers itu efeknya luar biasa, sampai pejabatnya mundur. Di kita ternyata tidak ada efek itu sama sekali," kata Metta dalam sebuah diskusi bertajuk 'Apa Kabar Panama Papers di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Metta menyadari Ketua BPK dan Menkopolhukam sudah memberikan klarifikasi ke publik terkait nama mereka yang tercatat di Panama Papers. Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti Mayfair International ltd yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.

(Baca: Luhut Bantah Pimpin Perusahaan Mayfair)

Luhut pun mengaku selama ini adalah pembayar pajak yang taat. Adapun Harry Azhar mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang disebut di Panama Papers dibuat atas permintaan anaknya.

Harian Kompas Panama Papers

Harry membantah bahwa pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Menurut dia, tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi. Namun Metta menilai klarifikasi yang diberikan Luhut dan Harry itu tidak cukup.

"Karena mereka ini pejabat negara, enggak cukup. Harusnya mereka bisa buat keterangan resmi negara. Misalnya Harry Azhar bisa mengklarifikasi langsung kepada Komite Etik BPK. Setelah itu baru diputuskan bersalah atau tidak," ucap Metta.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com