Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri

Kompas.com - 15/06/2016, 15:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror Komjen (Pol) Tito Karnavian rupanya sudah lama diperbincangkan menjadi Kepala Polri.

Namun, Tito sempat menolak diberi jabatan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Saat Presiden Joko Widodo meminta masukan soal calon Kapolri dari internal Polri, Badrodin Haiti kemudian memaparkan nama-nama yang berprospek menjadi Kapolri. Salah satunya Tito.

Badrodin mengatakan, Presiden tertarik dengan prestasi Tito di Polri, khususnya dalam menangani tindak pidana luar biasa.

Badrodin pun melancarkan komunikasi personal kepada Tito. Saat itulah, Tito menyampaikan penolakannya.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak Tito, Pak Tito bilang masih ingin konsentrasi menangani terorisme," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Namun, Badrodin menganggap penolakan itu lebih dikarenakan angkatan Tito yang terbilang masih muda untuk dijadikan sebagai pucuk pimpinan Polri.

"Maksudnya dia itu, kita mengertilah," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, dalam sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi, hanya mengusulkan tiga nama sebagai Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso dan Komjen Dwi Priyatno.

Namun, rupanya keputusan Presiden konsisten. Jokowi tetap mengusulkan nama Tito untuk menggantikan Badrodin sebagai Kapolri ke DPR RI.

"Ya saya senang-senang saja," ujar Badrodin.

Kompas TV Perpanjangan Jabatan Kapolri Dipertanyakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com