Misbakhun Puji Upaya Mendagri Hemat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI M Misbakhun memuji upaya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan penghematan anggaran Kementerian Dalam Negeri yang luar biasa.

"Mendagri Tjahjo Kumolo berusaha keras melakukan penghematan anggaran," kata Misbakhun, usai rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Misbakhun, penyerapan anggaran Kemendagri pada APBN 2015 mencapai Rp 3,88 triliun atau 63,37 persen dari Rp 6,12 triliun. 

Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6,10 triliun, tapi kemudian menguranginya dengan mengajukan anggaran Rp 5,12 triliun pada APBN Perubahan 2016.

Kemudian, pada Rancangan APBN 2017, Kemendagri berencana mengajukan anggaran sekitar Rp 4 triliun. 

"Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi anggaran secara drastis, karena realisasinya banyak anggaran soal biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi," katanya. 

Misbakhun menegaskan, kondisi keuangan negara saat ini sangat berpengaruh pada APBN 2017, termasuk di dalamnya anggaran Kemendagri.

APBN 2017, kata dia, tak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2016 dan realisasi penyerapan anggaran Kemendagri di APBN 2015.

Di sisi lain, Misbakhun juga mengkhawatirkan pemangkasan anggaran di Kemendagri yang memiliki program nasional unggulan dapat berimbas pada kinerja.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti soal program pembinaan pemerintah desa, yang anggarannya dalam APBN 2016 Rp 1,06 triliun, tapi dalam APBN Perubahan turun drastis menjadi Rp 300 miliar. Namun, dalam pagu indikatif, justru naik menjadi Rp 800 miliar.

"Habis diturunkan drastis, tapi dinaikkan jadi dramatais. Saya jadi bertanya, bagaimana mungkin anggaran dipotong begitu banyak, lalu dinaikkan begitu lagi?" ucapnya. 

Misbakhun juga menyoroti, anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Tjahjo selaku Mendagri.

BNPP tugasnya mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengelolaan perbatasan, memiliki anggaran untuk dukungan sekretariat mencapai Rp 63 miliar.

"Anggaran sekretariat BNPP itu untuk apa. Apa negara kita sedang sengketa?" katanya.