Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2016, 14:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah "Teman Ahok" yang ngotot ingin mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dari warga negara Indonesia di Singapura.

Langkah ini mengakibatkan dua pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris, ditahan di Imigrasi Singapura.

"Aktivitas Teman Ahok di Singapura udah malu maluin Pemerintah Indonesia. Ya tetapi enggak tahu ya, Teman Ahok tahu malu dan tahu hukum yang berlaku di Singapura atau enggak," kata Arief saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

(Baca: Kronologi Dua Pendiri "Teman Ahok" Ditahan di Imigrasi Singapura dan Akhirnya Dideportasi)

Arief juga menilai, aktivitas Teman Ahok ini dilatarbelakangi kepanikan karena tidak dapat mengumpulkan data KTP yang cukup di DKI Jakarta.

Jika mayoritas warga DKI mendukung Ahok, maka mendapatkan satu juta data KTP bukan sesuatu yang sulit.

"Kalau cuma cari dukungan satu juta (data) KTP di Jakarta mah super-banyak. Ini bukti kalau Ahok udah enggak percaya diri maju independen," ujar Arief. 

Ia mulai meragukan data KTP yang selama ini dikumpulkan oleh Teman Ahok yang sudah berjumlah lebih dari 900.000 data.

(Baca: PDI-P: "Teman Ahok" Enggak Hebat-hebat Amat)

Dia menilai, tidak menutup kemungkinan, sebagian besar KTP itu fiktif.

Sementara itu, UU Pilkada yang baru disahkan turut berisi aturan mengenai verifikasi faktual KTP yang telah dikumpulkan bagi calon independen.

"Seperti warga di Tanjung Priok, Warakas, Ujung Menteng yang tidak mau memilih Ahok nanti pada pilgub akan melaporkan Ahok dan Teman Ahok ke pihak yang berwajib jika (data) KTP mereka kedapatan digunakan untuk  mendukung Ahok," ucap Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com