Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, "Tax Amnesty" Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan

Kompas.com - 05/06/2016, 16:39 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yenny Sucipto meyakini bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty tak akan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Karena menurut kami bahwa kontribusi di dalam tax amnesty hanya sekitar Rp 60 triliun," ujar Yenny, dalam konferensi pers di kantor Fitra, Jakarta, Minggu (5/6/2016).

"Sedangkan Gubernur BI juga mengatakan bahwa kontribusi tak berikan pengaruh ke APBN. Bahkan gubernur BI bilang hanya memberikan kontribusi Rp 59 triliun," kata dia.

Meski begitu, Fitra tetap berharap Kementerian Keuangan dapat melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan negara dalam hampir dua tahun ini.

Dengan optimalisasi yang maksimal, masyarakat akan memberikan penilaian kinerja yang baik terhadap Kementerian Keuangan.

Menurut dia, kebijakan tax amnesty dilakukan hanya untuk menutupi minimnya penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

"Kementerian Keuangan dengan reaksi tetap mengusulkan masuk ke dalam APBN 2016, ini menunjukkan adanya performa yang buruk dalam optimalisasi penerimaan negara," tutur Yenny.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri.

Jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan, potensi penerimaan negara diprediksi mencapai Rp 180 triliun.

Penerimaan negara sebesar itu rencananya akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Kami memiliki data sebanyak 6.519 WNI. Nama, paspor, nama perusahaan dan nomor rekening sudah lengkap," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (23/5/2016).

Namun demikian, yang akan dicantumkan ke APBN hanya Rp 165 triliun dari penerimaan sebesar Rp 180 triliun.

Sebab, Rp 180 triliun yang didapat dari deklarasi dan repatriasi wajib pajak dikenakan tarif rata-rata 4 persen atas dana Rp 3.500 hingga Rp 4.000 triliun. Sehingga, didapat nilai pada kisaran Rp 165 triliun.

Kompas TV DPR "Kebut" RUU "Tax Amnesty"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com