Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Vivere Pericoloso

Kompas.com - 04/06/2016, 20:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Tanggal 4 April 2016, dua pesawat terbang sipil komersial tabrakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Beruntung peristiwa itu tidak memakan korban nyawa orang-orang yang tidak berdosa.  

Bagaimana bisa di sebuah Pangkalan Angkatan Udara terjadi tabrakan dari dua pesawat terbang sipil komersial?  

Bila diteliti lebih dalam, sebenarnya kejadian tabrakan yang amat memalukan itu sangat mudah dilihat sebagai kurangnya kemampuan profesional dari pengelolaan penerbangan sipil di negeri ini pada umumnya, dan khususnya pengaturan traffic penerbangan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.  

Tabrakan tersebut terjadi setelah pada tahun 2014, Soekarno Hatta International Airprot (SHIA) tidak mampu lagi mengelola traffic penerbangan yang sudah jauh melampaui kapasitas kemampuannya, kemudian dicarikan solusi hanya  dengan melimpahkan kelebihan traffic tersebut ke Halim.

Semula Halim tidak pernah menghadapi masalah dalam pengaturan traffic penerbangan sehari-hari. Dengan memiliki sebuah runway, tanpa taxi way dan apron yang sempit, Halim sudah cukup memadai dalam memberikan pelayanan operasi dan latihan penerbangan pesawat-pesawat Angkatan Udara.  

Permasalahan traffic di Halim baru muncul setelah Halim dipergunakan juga untuk melayani penerbangan sipil komersial, yaitu saat dibebankan sebagai International Airport dalam rangka pemindahan Aerodrome dari Kemayoran ke SHIA di Cengkareng.  

Sejak itulah Halim menghadapi permasalahan traffic penerbangan, karena bercampur baurnya penerbangan sipil komersial dengan misi latihan dan operasi penerbangan Angkatan Udara.

Sebenarnya, permasalahan traffic penerbangan di Halim (bercampur aduknya penerbangan sipil komersial dengan penerbangan Angkatan Udara) dapat selesai setelah pembangunan SHIA di Cengkareng rampung dikerjakan.  

Persoalan muncul setelah Halim dibebankan sebagai “alternate aerodrome” International Airport Soekarno Hatta, antara lain karena Bandara Kemayoran tidak lagi digunakan sebagai aerodrome akan tetapi diubah fungsinya untuk keperluan pusat bisnis dan perdagangan. 

Halim kemudian menjadi satu-satunya aerodrome di luar SHIA yang berlokasi di Ibu Kota Republik Indonesia, dan tidak bisa menghindar untuk berperan sebagai bandara alternatif, yaitu sebagai pilihan mendarat darurat bila di SHIA terjadi sesuatu yang membahayakan penerbangan, misalnya cuaca buruk. 

Dengan status sebagai “alternate aerodrome” dari sebuah Intenational Airport maka spesifikasi dari semua Fasilitas Aerodrome harus dapat terjaga dengan baik untuk selalu memenuhi ketentuan regulasi keselamatan penerbangan internasional.  

Semua itu memerlukan biaya yang cukup besar yang anggarannya tidak ada di alokasi anggaran Angkatan Udara.  

Dengan demikian, maka tidak dapat dihindarkan maka Halim tetap dikuasai oleh pengelola penerbangan sipil, walau SHIA sudah rampung dikerjakan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Tim Aerobatik Jupiter yang menggunakan pesawat KT-1 B melakukan manuver saat geladi bersih upacara Hari Ulang Tahun Ke-67 TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (7/4/2013).
Untuk diketahui, semua penerbangan latihan dan penerbangan operasi Angkatan Udara dalam melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan negara di ddara sangat mengandalkan keberadaan sebuah aerodrome sekelas Halim.  

Pangkalan Udara Halim merupakan sub sistem dari Alat Utama Sistem Persenjataan Angkatan Udara (Alutsista AU). Termasuk di dalamnya sub sistem dari sistem pertahanan udara nasional dan sistem komando sektor pertahanan udara ibukota. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com