Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Komunisme Itu Sudah Enggak Laku, Sudah Bangkrut

Kompas.com - 04/06/2016, 12:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengakui bahwa ideologi komunisme sudah tidak layak diterapkan sebuah negara di masa kini, apalagi di Indonesia.

"Kami tahulah bahwa komunisme itu sudah enggak laku, sudah bangkrut, sudah enggak ada yang namanya daya tarik ideologi komunisme untuk membangun sebuah gerakan besar di Indonesia," ujar Imadun saat dihubungi, Sabtu (4/6/2016).

Maka dari itu, ia menilai bahwa isu yang menyebut bahwa Simposium Tragedi 1965 pada 18-19 April 2016 merupakan upaya membangkitkan kembali PKI di Indonesia adalah isu yang tidak tepat.

"Itu tidak relevan dengan dikait-kaitkan lahirnya kembali organisasi PKI seperti yang dilarang itu dan tidak sedang mengamini ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme, itu hal lain," kata dia.

Imadun merasa khawatir bila isu tersebut sengaja dibuat. Menurut dia, hal itu akan menyulitkan adanya rekonsiliasi terhadap korban peristiwa 1965.

"Saya khawatir fakta ini dilebih-lebihkan untuk membendung rekonsiliasi ini. Saya tidak tahu apa mereka salah tangkap atau salah satu cara berkelit dari persoalan," kata Imdadun.

Pada Simposium Tragedi 1965, Komnas HAM mengusulkan penyesalan negara kepada korban, bukan kepada partai, organisasi, atau pelaku pemberontakan.

Korban yang dimaksud adalah orang-orang yang dihukum tanpa proses pengadilan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami minta untuk alamat penyesalan negara kepada korban, jadi tidak ada pretensi apakah PKI akan dibangkitkan. (Soal) larangan tentang komunisme, Marxisme, dan Leninisme akan dicabut adalah kewenangan politik pemerintah," kata Imdadun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com