"Mantan Napi Jadi Ustaz Saja Boleh, Masak Jadi Pengurus Partai Enggak Boleh.."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai wajar masuknya nama Nurdin Halid, Yahya Zaini, Fahd El Fouz, dan Sigit Haryo Wibisono dalam rencana struktur kepengurusan inti Partai Golkar.

Sebab, secara alamiah ketua umum partai akan mengakomodasi kepentingan tim pendukungnya terlebih dahulu.

"Dalam proses pencalonan kan ketuanya banyak, tentu ketua umum terpilih akan memprioritaskan timnya dulu dong. Sudah bantu kok," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

"Dia sudah percaya sama ketua umum, ketua umum juga harus percaya kepada tim," kata dia.

Qodari mengatakan, dalam menyusun kepengurusan partai ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Salah satunya memang citra partai.

Namun, menurut Qodari, faktor lain tak kalah penting, seperti kemampuan, pengalaman, kepercayaan, dan rasa senasib sepenanggungan.

"Orang pernah salah harus tetap dikasih kesempatan. Istilah saya, 'mantan napi jadi ustaz saja boleh, masak jadi pengurus partai enggak boleh," ujar dia seraya tertawa.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memang belum mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kepengurusan secara resmi.

Namun, saat ini sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban.

Anggota formatur Roem Kono membenarkan susunan kepengurusan dalam daftar sementara yang sudah beredar luas di kalangan wartawan itu.

Sejumlah orang yang pernah divonis bersalah, baik secara hukum maupun etik, masuk ke dalam daftar sementara kepengurusan Partai Golkar yang baru.

Setidaknya, ada empat pengurus yang dianggap bermasalah. (Baca: Ini Nama-nama Kontroversial yang Masuk Daftar Sementara Kepengurusan Partai Golkar)

Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono.