Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Rombak Pengurus Fraksi di DPR-MPR

Kompas.com - 27/05/2016, 16:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merombak seluruh struktur pengurus fraksinya, baik yang ada di DPR maupun di MPR.

Perombakan tersebut dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan M Romahurmuziy.

Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan, struktur fraksi yang baru telah mengakomodasi semua kubu di PPP. Hal itu untuk membangun rekonsiliasi di tubuh PPP.

"Yang di MPR dipimpin Pak Arwani Thomafi. Beliau sebelumnya adalah salah satu Ketua DPP kubu Djan Faridz," kata Sekjen DPP PPP Arsul Sani dalam pesan singkatnya, Jumat (27/5/2016).

"Di Fraksi PPP di DPR, Wakil Ketua adalah Ibu Wardatul Asriah," lanjut dia.

Wardatul merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, sekaligus merupakan istri dari mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.

(baca: Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR)

Selain itu, ada pula nama Mukhlisin yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Fraksi PPP. Mukhlisin merupakan salah seorang Wasekjen kubu Djan.

"Keseluruhan susunan fraksi yang baru ini, kubu Surabaya, Jakarta, maupun Bandung, semua terakomodir dengan baik," kata dia.

Struktur yang baru ini telah ditandatangani oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada awal pekan ini.

Berikut struktur Fraksi PPP di DPR:

Penasihat: M Romahurmuziy, Arsul Sani, Ermalena Muslim, Hasrul Azwar, Achmad Farial

Ketua fraksi: Reni Marlinawati

Wakil ketua fraksi: Wardatul Asriah, Irgan Chairul Mahfiz, Iskandar, D Syaikhu Nurhayati

Sekretaris: Amir Uskara

Wakil Sekretaris: Mz Amirul Tamim, Joko Purwanto, M Iqbal, Dani Ahmad Munir

Bendahara: Achmad Mustaqim

Wakil Bendahara: Mukhlisin

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com