Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN: Data 7.000 PNS Masih Misterius

Kompas.com - 27/05/2016, 12:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan saat ini masih ada data 7.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang masih misterius. Hal ini karena mereka tidak melakukan pendaftaran ulang PNS, dan dikhawatirkan mendapatkan gaji meski tidak benar-benar bekerja sebagai abdi negara.

"Kami tidak ingin orang-orang yang tidak jelas ini dibayar oleh rakyat. Jadi kami ingin bersihkan data-data itu," kata Bima usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Awalnya, BKN mendata ada 56.620 PNS yang misterius pada tahun 2015. Ketika itu, BKN padahal sudah menerapkan sistem pendaftaran ulang secara elektronik, berbeda dengan masa Orde Baru dan 2013 yang masih menggunakan cara manual sehingga banyak kekeliruan data.

Setelah ditelusuri, data PNS misterius kini menyusut menjadi 21.000 PNS. Dari jumlah itu, Bima memperkirakan sekitar 14.000 PNS masih bisa ditelusuri keberadaannya berdasarkan nama, alamat, dan nomor rekening.

Sementara sisanya yakni 7.000 PNS itulah yang menjadi persoalan karena sulit ditelusuri datanya. Mereka pun tidak mendaftar ulang.

"Kami sisir lagi. Ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun belum dilaporkan, ada yang sudah berhenti keinginan sendiri. Ada yg menjadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD, Bupati. Ada yang kemudian sakit permanen," ucap Bima.

Bima menuturkan, BKN akan memproses secara hukum bila terbukti ditemukan tindak pidana pemalsuan. Kata dia, BKN tengah melakukan penelusuran satu per satu agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Waktu tiga bulan akan dihabiskan untuk proses investigasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com