Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Para Menteri, Jokowi Instruksi Harga Komoditas Turun Jelang Lebaran

Kompas.com - 26/05/2016, 12:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin harga komoditas pangan turun jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden telah memanggil sejumlah menteri terkait hal itu. Antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Didampingi Wakil Presiden (Jusuf Kalla) juga ya. Intinya, Presiden minta untuk harga-harga komoditas, kalau dulu sebelum Lebaran mengalami kenaikan, maka kali ini hal yang sudah jadi kebiasaan itu diturunkan," ujar Pramono di Kompleks Halim Perdanakusuma, Kamis (26/5/2016).

Khusus untuk komoditas daging sapi, bahkan Presiden secara spesifik menyebut harga maksimal, yakni Rp 80.000 per kilogram. (baca: Jokowi Tak Mau Tahu, Menteri Harus Turunkan Harga Daging di Bawah Rp 80.000)

Pramono melanjutkan, salah satu cara agar penurunan harga pangan terealisasi adalah dengan cara impor.

Dengan impor, pemerintah yakin tidak ada spekulan bermain sehingga harga komoditas pangan menjadi turun.

Di Istana, Selasa (24/5/2016), Darmin mengatakan, pemerintah telah menyetujui untuk impor daging sapi dari Australia. Pengadaan impor daging sapi itu dilakukan oleh Bulog dan PT Berdikari.

"Mestinya (daging sapi impor) sudah masuk sebelum puasa," kata Darmin.

Darmin mengakui, harga daging saat ini rata-rata Rp 113.000 per kilogram. Dia yakin harga tersebut bisa turun menjadi Rp 80.000 hingga Rp 85.000 per kilogram jika daging impor sudah masuk.

Kompas TV Jelang Puasa, Warga Rayakan Nyadran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com