Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulkan Pemilu Serentak 2019 Dibagi Dua Tahap, Ini Alasan Perludem

Kompas.com - 20/05/2016, 15:03 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemilu serentak 2019 dibagi dalam dua tahap, yaitu pemilu nasional yang diikuti pemilu lokal dengan jeda 2,5 tahun.

Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, dari sisi peserta, partai politik dapat memperkuat peserta yang diusung. Dengan begitu, parpol akan menyiapkan kader-kader yang berkualitas.

Selain itu, sejak awal parpol akan jelas memperlihatkan wujudnya dalam berkoalisi. Hal ini penting untuk membangun platform ideologi agar terhindar dari politik transaksional.

"Kalau sekarang lebih cenderung pragmatis. Kalau merasa menguntungkan 'ayo', kalau tidak hajar," ujar Fadli, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2016).

"Kalau dari awal cenderung permanen dan berkualitas, jadi jelas siapa pendukung dan siapa oposisi," kata dia.

Adapun pemilu nasional yang dimaksud adalah pemilihan untuk Presiden-Wapres, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal adalah pemilihan lokal untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan gubernur, bupati, dan wali kota.

(Baca: Perludem Usul Pemilu Serentak 2019 Dibagi Dua Tahap dengan Jeda 2,5 Tahun)

Dari segi pemilih, masyarakat akan lebih rasional dalam mempelajari visi-misi dan gagasan calon, sesuai tugas, pokok, dan fungsinya. Selain itu, masyarakat juga tidak akan diributkan tentang banyaknya pilihan calon yang diusung.

Dengan dipisahnya pemilu nasional dari pemilu lokal, masyarakat akan fokus pada setiap tahapan, serta bisa mengenal lebih dalam para kandidat.

"Coba kalau digabung semuanya, pemilihan presiden, DPR, DPRD, kepala daerah, pasti akan membingungkan pemilih," ujar dia.

Sedangkan untuk pemilu lokal, kata dia, masyarakat memiliki ruang untuk menilai kinerja pemerintah hasil pemilu nasional.

Dengan begitu, masyarakat dapat kembali memilih partai yang sama dalam pemilih lokal jika dianggap baik. Sebaliknya, jika tidak baik, pemilih akan memilih kandidat lain dari partai yang berbeda.

"Referensi akan ditingkatkan dalam pemilu lokal. Seadainya partai terpilih berkinerja baik, maka masyarakat akan memilih kekuatan partai yang sama," ucap Fadli.

Kompas TV KPU nilai masyarakat lebih dewasa menjalankan proses Pilkada - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com