Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera, Dana PKH Dikirim Lewat Ponsel

Kompas.com - 19/05/2016, 13:47 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com
- Pemerintah segera menerapkan pengiriman uang digital dalam sistem keuangan inklusif untuk bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Akan ada 100 kota untuk uji coba penerapan secara nasional. Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan, menjadi salah satunya.

Langkah ini bertujuan mengantisipasi kemungkinan pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Bantuan dikirim ke nomor rekening yang bisa diakses lewat telepon genggam atau ponsel penerima PKH.

"Kalau beras itu ada yang namanya 'bagi rata' (kepala desa membagi rata jatah beras bagi semua warga, termasuk warga non-PKH), nanti tidak ada lagi seperti itu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Aula Prameswari, Kantor Walikota, Palembang, Rabu (18/5/2015).

Menurut Khofifah, penerima bantuan program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra)—sebelumnya bernama raskin—haruslah orang yang namanya tercantum dalam daftar. Penggunaan uang digital dalam model keuangan inklusif, ujar dia, akan memastikan bantuan dana PKH langsung diberikan kepada penerima yang terdaftar. 

"Tidak akan salah sasaran," tegas Khofifah.

Lebih bisa dikelola

Keuntungan lain dari sistem tersebut, lanjut Khofifah, penerima PKH bakal lebih bebas mengelola dana sesuai kebutuhan. Uang bisa dicairkan sebagian saat dibutuhkan di bank tertunjuk atau dikonversikan menjadi barang di toko ritel yang sudah ditunjuk sebagai agen untuk mekanisme keuangan inklusif ini.

Ilustrasi

Kalau masih ada kelebihan, dana itu bisa ditabung untuk digunakan bila diperlukan saja. Adapun nomor rekening sebagai tujuan pengiriman dana pun mudah diingat karena sama dengan nomor ponsel bagi peserta yang sudah memiliki telepon genggam.

"Misalnya, ibu hamil terima (bantuan) Rp 1,2 juta yang dicairkan empat kali. Tiba-tiba, oh saya butuh kacang hijau, maka bisa ditukarkan (sebagian dana) untuk (membeli) kacang hijau," tutur Khofifah memberi contoh.

Untuk mematangkan sistem ini, Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri. Agen penyedia barang diseleksi bersama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perbankan juga dilibatkan dalam proses ini.

"Ada semacam chip dalam kartu (SIM card ponsel) dan ada agen yang ditunjuk. Dari agen nanti ada notifikasi. Misalnya, dana Rastra itu Rp 110.800, bisa dikonversikan untuk beras, telur, atau kacang hijau (tidak harus beras saja)," kata Khofifah.

Sebelumnya, ujar Khofifah, uji coba model keuangan inklusif—untuk pembagian Rastra—digelar di tiga kabupaten kota sebanyak dua kali. Hasilnya, sebut dia, 95 persen peserta merasa puas dengan layanan ini.

Meski boleh dikatakan berhasil, kuantitas dan kualitas agen keuangan dan barang ini masih terus dimatangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kemensos.

"Kami sudah punya peta 100 kota ini, di mana banknya, berapa jumlah agennya. Memungkinkan Juni ini sudah dimulai," ucap Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com