JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Minggu (15/5/2016), menilai kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR RI saat ini masih belum efektif.
Bahkan, menurut Lucius, kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek.
"Kunker DPR lebih banyak dilakukan untuk meninjau proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah," ujar Lucius melalui pesan singkatnya, Minggu.
Dalam pesan singkat itu, ia menambahkan, "Kunker juga dilakukan untuk melihatnya potensi-potensi yang bisa digarap untuk dieksekusi dalam proyek berikutnya."
Menurut Lucius, kunker DPR seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan.
Padahal, menurut Lucius, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kunker.
Tugas itu, misalnya, memantau pelaksanaan undang-undang, sosialisasi undang-undang, atau memberikan pendidikan politik.
Selain itu, pada saat kunker anggota dewan juga bisa melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi tidak melulu mengunjungi lokasi proyek atau calon lokasi proyek," kata Lucius.
Menurut Lucius, banyaknya proyek yang diusulkan anggota DPR, seringkali menimbulkan celah korupsi.
Sebagai contoh, penyalahgunaan anggaran negara dalam proyek yang diusulkan melalui kementerian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.