Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Saja PR Ketua Umum Golkar yang Baru?

Kompas.com - 12/05/2016, 10:32 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Psikologi Politik Hamdi Muluk menilai, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh ketua umum Partai Golkar yang baru.

Golkar akan melakukan pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, yang akan dibuka pada Sabtu (14/5/2016) mendatang.

Hamdi mengatakan, ketua umum yang baru harus mampu mengembalikan jati diri Golkar sebagai partai besar.

Hal ini harus dimulai dengan mengonsolidasi kekuatan partai yang sempat terpecah setelah dilanda konflik selama 1,5 tahun terakhir.

"Ini juga berkaitan menyelesaikan menyelesaikan masalah di dalam. Pasca perpecahan dua kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, bagimana pengurus baru dapat mengkonsolidasi kedua kubu ini," ujar Hamdi, saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Lainnya, fokus melakukan pengkaderan. Selama ini, Golkar kurang mengakomodasi suara kader muda.

Golkar juga harus mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Masalah bagaimana Golkar memenangkan pilkada, memenangkan pemilihan legislatif (Pileg), dan pilpres 2019 lebih penting dibandingkan mengurusi isu yang tidak profesional," ujar Hamdi.

Untuk melakukan itu semua, dibutuhkan figur yang mumpuni serta memiliki kemampuan mengelola organisasi besar sehingga bersinar pada pemilu legislatif maupun pilpres 2019.

Pasca reformasi, kata Hamdi, Golkar belum terlihat kader-kader yang layak diusung sebagai RI-1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com