Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Citra Terpuruk, Partai Golkar Butuh Tokoh Pemersatu

Kompas.com - 07/05/2016, 09:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golongan Karya (Golkar) kembali menyita perhatian untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor satu dalam partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menilai saat ini Partai Golkar sangat membutuhkan figur yang bersih dari persoalan etika dan moral. Sosok tersebut juga tidak terlibat persoalan hukum.

"Sosok seperti itu dibutuhkan untuk mendongkrak citra Golkar yang belakangan ini terpuruk," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, lewat rilis yang diterima Jumat (6/5/2016).

Dia juga menyatakan Golkar membutuhkan tokoh pemersatu. Semua faksi di internal Partai Golkar dapat disatukan untuk membangun partai.

Syarat ini menurutnya sangat mendasar, karena belakangan ini Partai Golkar baru saja melaksanakan rekonsiliasi antara kubu Agung dan Aburizal Bakrie.

Pemimpin Partai Golkar yang akan datang juga diimbaunya dapat mengakomodir pemuda. Kehadiran mereka jangan sampai dipandang sebelah mata.

Ray juga menjelaskan ketua umum Partai Golkar yang akan datang harus berusia muda. Jangan sampai sosok tersebut sudah berusia lanjut.

Syarat seperti ini juga pernah disampaikan BJ Habibie di hadapan petinggi Partai Golkar. Habibie menyatakan pemimpin Golkar jangan sampai berusia di atas 60 tahun.

Persaingan memenangkan simpati kader Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan pada Munaslub semakin memanas. Kubu Setya Novanto terus menguatkan konsolidasi. (Baca: Enam Bakal Calon Ketum Golkar Lolos Tahap Verifikasi)

Meskipun dia sudah turun dari posisi Ketua DPR karena kasus pertemuan dengan petinggi Freeport Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Riza Chalid, Novanto tetap ingin menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Kasus ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung.

Sementara itu calon ketum Partai Golkar lainnya Ade Komaruddin ingin terpilih dan meraih dukungan mayoritas. Dia kini menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. (*)

Kompas TV 6 Kandidat Caketum Golkar Lolos
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com