Akbar Tandjung Anggap Iuran Rp 1 Miliar Bisa Jadi Preseden Buruk di Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menentang adanya syarat iuran Rp 1 miliar per calon ketua umum Partai Golkar.

Menurut Akbar, jika syarat ini tetap diberlakukan, maka akan jadi preseden buruk pada dewan pimpinan daerah setiap kali melakukan acara serupa.

"Kalau (pemilihan ketua) di tingkat DPP Rp 1 miliar, nanti ke DPD tingkat I bisa jadi iuran Rp 500 juta, DPD tingkat II bisa Rp 300 juta. Jadi, acara partai selalu ada nuansa uang," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016) malam.

Ia mengatakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar semestinya menjadi momentum bagi caketum untuk memperjuangkan ide-idenya melalui visi dan misi.

Adanya syarat setoran uang, kata Akbar, tidak hanya berpengaruh dalam internal partai, tetapi juga memunculkan pandangan negatif masyarakat terhadap partai berlambang beringin tersebut.

"Citra partai akan menurun di mata publik karena mereka memberikan legitimasi. Kalau citra partai merosot, tentu mereka tidak akan pilih partai kita," kata dia.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, salah satu tujuan Munaslub Golkar adalah memperbaiki citra partai yang sempat menurun lantaran konflik kepengurusan.

Namun, alih-alih elektabilitasnya naik, syarat iuran caketum justru akan membuat eksistensi partai menurun.

"Bisa saja nanti Golkar masuk partai papan tengah paling yang paling bawah. Itu yang kita tidak inginkan," kata Akbar.

Akbar menyatakan bahwa Golkar berkepentingan membuat momentum untuk bangkit kembali meraih posisi terhormat dan mendapat apresiasi publik melalui kemenangan pada pemilu.