Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pengukuhan APKASI, Wapres Kalla Imbau Bupati Majukan Daerahnya

Kompas.com - 05/05/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, bupati adalah pimpinan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat dan pelaksana kebijakan pusat dan daerah.

Kemajuan dan kemunduran negara, kata Kalla, merupakan tanggungjawab yang harus diemban para bupati. Hal itu diungkapkannya pada acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

"Anda terpilih oleh rakyat untuk melakaanakan tugas itu. Tujuan bernegara, melanjutkan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur," ujar Kalla, Kamis.

Kalla menambahkan, fondasi utama kemajuan daerah adalah melalui kegiatan-kegiatan yang produktif dengan kreativitas dan inovasi dari daerah. Menurutnya, hasil otonomi ditentukan dari tingkat kesejahteraan daerahnya.

"Yang harus dilaksanakan, bagaimana meningkatkan produktivitas negeri ini yang terdiri dari lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Dalam ekonomi, manufaktur, jasa, pertanian," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kalla mengatakan, dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan berpindah ke kota jika daerah tak meningkatkan kemakmuran dan kreativitasnya. Kreativitas diperlukan karena lahan tak mungkin bertambah. Lahan yang ada harus dimanfaatkan.

Namun, penambahan lahan berarti membabat hutan yang akan berujung pada kekeringan. Sehingga harus dicari jalan keluarnya. Sedangkan, industri manufaktur juga harus ditingkatkan demi kepentingan investasi.

"Di Jawa kita alihkan dari barat ke timur. Di Sumatera infastrukur jalan pelabuhan. Di timur kita buat pelabuhan," kata dia.

Kalla menyebutkan, kebijakan pusat akan memberi porsi dana sekitar Rp 777 triliun pada daerah. Dalam kurusn waktu lima hingga 10 tahun, porsi dana untuk daerah tersebut naik sekitar 35 persen.

Ia pun meminta agar daerah segera melakukan efisiensi. Kemajuan daerah, kata dia, bukan ditunjukkan dengan kantor dan rumah dinas yang megah namun ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang berkurang serta naiknya penghasilan daerah.

"Sebagai wakil pemerintah di daerah, harapan kami aman tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ditandai naiknya kesejahteraan daerah," ujar Kalla.

Kompas TV Kisah Cinta Romantis & Sederhana Bupati Batang - Sang Pendamping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com