Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: 10 WNI Sudah Dibebaskan, Kok Masih Ribut Siapa yang Paling Berjasa

Kompas.com - 04/05/2016, 21:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf sebaiknya dihentikan.

Siapapun yang memberikan kontribusi, kata dia, layak diapresiasi sehingga 10 WNI tersebut bisa kembali ke keluarganya dengan selamat.

"Sepuluh WNI sudah selamat kok masih gaduh, masih bertengkar. Sudahlah, Allah maha tahu siapa yang paling berjasa. Itu bagian amal soleh tidak usah diributkan," ujar Zulkifli, seusai melantik pengurus harian DPW PAN Provinsi Banten periode 2015-2020 di Hotel Ratu Bidakara, Serang, Banten, Rabu (4/5/2016).

Ia mengingatkan, yang harus dilakukan saat ini adalah fokus membebaskan 4 WNI yang masih disandera.

Menurut Zulkifli, segala perdebatan soal siaapa yang membebaskan 10 sandera tidak akan berguna apabila 4 sandera lainnya tidak berhasil dibebaskan.

"Saya kira kita hentikanlah perdebatan soal siapa yang paling berjasa. Sudah kita anggap semua berjasa. Mari kita bergerak menyelamatkan 4 orang lainnya. Itu yang penting," kata dia.

Sebelumnya, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator dalam upaya pembebasan 10 anak buah kapal Brahma 12, mengaku tak tahu-menahu terkait Yayasan Sukma yang menjemput para anak buah kapal (ABK) untuk pulang ke Tanah Air.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya.

"Yayasan (Sukma) datang tanggal 27 April hingga 1 Mei, tiba-tiba menjemput, tidak ikut operasi," kata Kivlan saat dihubungi, Selasa (2/5/2016).

Yayasan Sukma merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sepuluh ABK tersebut pun dibawa menggunakan pesawat pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Ia menekankan, tidak yayasan atau partai mana pun yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com