Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Tahu Posisi 4 WNI yang Ditahan Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 03/05/2016, 16:51 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah masih fokus membebaskan empat warga negara Indonesia  yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

"Kemarin, kami sudah merapatkan lagi di Jakarta. Sudah dievaluasi juga. Kami berharap penanganannya bisa lebih baik," kata Luhut di Semarang, Selasa (3/5/2016), seperti dikutip Antara.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengakui permasalahan yang dihadapi berkaitan penyanderaan empat WNI itu memang tidak sederhana. (baca: Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tapi Tak Diserahkan)

Sampai saat ini, ia mengatakan, keberadaan atau posisi terakhir mereka belum diketahui.

"Kita belum tahu sampai sekarang posisi terakhir mereka (empat sandera). Sampai tadi malam," katanya.

Disinggung mengenai pembahasan uang tebusan untuk membebaskan empat sandera, Luhut menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai uang tebusan untuk pembebasan sandera. (baca: Penyandera Kembali Minta Tebusan 200 Juta Peso untuk Empat ABK)

"Tidak bicara ke situ. Kita tidak dalam posisi berbicara tebus-tebusan," tegasnya.

Sebelumnya, 10 ABK WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dibebaskan pada 1 Mei 2016. Mereka, yakni Peter Thompson Barahama (nakhkoda), Julian Phillips (mualim 1), Alvian Elvis Srepi (mualim 2), Mahmud (kepala kamar mesin), Suryansah (masinis 2), Suryanto (masinis 3), Wawan Saputra (juru mudi), Bayu Oktawianto (juru mudi), Rinaldi (juru mudi), dan Wendi Rahardian (koki).

Mereka sudah kembali ke keluarga masing-masing.

(baca: Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan)

Namun, masih ada empat ABK WNI lainnya yang hingga kini masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Kompas TV Alfian Tak Kapok Melaut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com