Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan

Kompas.com - 03/05/2016, 13:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator dalam upaya pembebasan 10 anak buah kapal Brahma 12, mengaku tak tahu-menahu terkait Yayasan Sukma yang menjemput para anak buah kapal (ABK) untuk pulang ke Tanah Air.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya.

"Yayasan (Sukma) datang tanggal 27 April hingga 1 Mei, tiba-tiba menjemput, tidak ikut operasi," kata Kivlan saat dihubungi, Selasa (2/5/2016).

Yayasan Sukma merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sepuluh ABK tersebut pun dibawa menggunakan pesawat pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

(Baca: Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tetapi Tak Diserahkan)

Ia menekankan, tidak yayasan atau partai mana pun yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini.

Karena itu, Kivlan pun menyayangkan jika ada pihak yang mengklaim telah melakukan penyelamatan, tetapi tak terlibat dalam operasi.

(Baca: "Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI")

Adapun proses negosiasi telah dimulai sejak 27 Maret 2016. Misi penyelamatan tak lepas dari bantuan Pemerintah Filipina, salah satunya Gubernur Sulu Abdusakut Toto Tan II yang merupakan keponakan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

Misuari pun merupakan rekan Kivlan saat bertugas dalam Pasukan Perdamaian Filipina Selatan pada 1995-1996.

Kivlan mengaku, pengalaman itu menjadi salah satu alasan dirinya diajak menjadi bagian dalam tim negosiator. Ia enggan mengungkap pihak yang memintanya terlibat karena operasi intelijen masih berjalan.

Sepuluh ABK tersebut kini sudah bersama keluarga masing-masing setelah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, masih ada empat warga negara Indonesia yang disandera.

Kompas TV Keluarga Jemput ABK di Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com