Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Yang Mengkhawatirkan Setelah "May Day" Dijinakkan

Kompas.com - 02/05/2016, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Dua periode penuh menjadi Presiden Republik Indonesia adalah catatan sejarah bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum SBY yang pertama dipilih secara langsung dalam pemilihan umum demokratis, lima Presiden RI tidak penuh mengisi periode kepemimpinannya.

Namun, dua periode kepemimpinan Presiden RI ke-6 yang diawali pada 20 Oktober 2004 dan berakhir pada 20 Oktober 2014 ini bukan tanpa gejolak dan gangguan. Banyak kegaduhan politik yang terjadi selama 10 tahun. Gejolak dan gangguan itu kerap disinyalir sebagai upaya mengganggu pemerintah.

Di beberapa kesempatan, SBY memberi peringatan kepada para pemimpin politik yang memiliki massa untuk mengurungkan niat mengganggu pemerintah yang tengah berkuasa yaitu dirinya. Sejumlah pesan baik tersirat maupun tersurat dikemukakan SBY melalui media ketika kegaduhan yang berpotensi pada gangguan mulai tercium.

Untuk rencana mogok nasional yang tercium sebagai upaya gangguan kepada pemerintah, SBY menduga ada pihak-pihak yang memiliki pikiran lain dengan pikiran pemerintah yang tengah mengemban amanah. Kepada mereka, SBY minta pengertian agar tidak membuat kacau negara dan membuat susah rakyatnya.

Salah satu kegaduhan yang berpotensi menimbulkan kekacauan adalah isu buruh. Isu ini selalu mengemuka setidaknya dua tahun sekali. Pertama, menjelang penetapan upah minimum di akhir tahun. Kedua, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei.

Isu sentral untuk kedua kesempatan itu selalu sama: tuntutan perbaikan kesejahteraan. Sejumlah variasi rincian diteriakkan.

Istana selalu kosong

Tidak mudah menghadapi tuntutan buruh ini. Pemerintah diharapkan berlaku adil dengan berdiri di tengah di antara buruh dan pengusaha. Terlebih kerap muncul stigma, penguasa dan penguaha kerap main mata.

Di tengah upaya untuk bisa adil ini, adanya sejumlah pihak yang menggunakan isu buruh untuk kepentingan politik membuat pemerintah tidak bisa tenang.

Karena alasan ini, saat demonstrasi buruh dilakukan di Jakarta dengan tujuan akhir Istana Merdeka, Presiden SBY hampir selalu tidak ada di Istana. Istana suwung atau kosong. Di hari-hari demonstrasi itu, Presiden SBY selalu punya kegiatan di luar Istana yang sudah terencana.

Namun, membiarkan istana suwung tidak berarti SBY tidak peduli. Saat demonstrasi besar di Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2006, SBY yang tengah dalam kunjungan 10 hari ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah tetap memantau. Demonstrasi yang diwarnai gangguan atas kepentingan umum dicermati SBY dari Yordania dan langsung ditanggapi.

Meskipun selalu memberi tanggapan atas tuntutan, demonstrasi buruh tidak pernah surut. Masuk akal, lantaran tuntutan perbaikan kesejahteraan buruh tidak sepenuhnya dikabulkan. Pada saat bersamaan, standar hidup layak dan beragam kebutuhan dasar mengalami kenaikan.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, membiarkan istana kosong saat massa buruh berdatangan meneriakkan tuntutan kerap dijadikan pilihan. Namun, SBY tidak benar-benar meninggalkan buruh sejatinya.

Ia hanya tidak sepakat dengan cara-cara buruh menyampaikan tuntutan. Pernah suatu kali, SBY minta Kepala Polri untuk melarang penggunaan pengeras suara oleh pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas soal ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dalam rapat terbatas di kantor presiden, Senin (4/8/2014).
Sekali lagi, yang pertama-tama dihindari SBY adalah cara pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan. Buktinya, pada beberapa kali kesempatan demonstrasi buruh di lakukan di depan Istana Merdeka, SBY bertemu dan berdialog dengan buruh sambil makan siang. Tentu saja, semua sudah dikondisikan tanpa teriakan para buruh dan bentangan spanduk berisi tuntutan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com