Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Yang Mengkhawatirkan Setelah "May Day" Dijinakkan

Kompas.com - 02/05/2016, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Dua periode penuh menjadi Presiden Republik Indonesia adalah catatan sejarah bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum SBY yang pertama dipilih secara langsung dalam pemilihan umum demokratis, lima Presiden RI tidak penuh mengisi periode kepemimpinannya.

Namun, dua periode kepemimpinan Presiden RI ke-6 yang diawali pada 20 Oktober 2004 dan berakhir pada 20 Oktober 2014 ini bukan tanpa gejolak dan gangguan. Banyak kegaduhan politik yang terjadi selama 10 tahun. Gejolak dan gangguan itu kerap disinyalir sebagai upaya mengganggu pemerintah.

Di beberapa kesempatan, SBY memberi peringatan kepada para pemimpin politik yang memiliki massa untuk mengurungkan niat mengganggu pemerintah yang tengah berkuasa yaitu dirinya. Sejumlah pesan baik tersirat maupun tersurat dikemukakan SBY melalui media ketika kegaduhan yang berpotensi pada gangguan mulai tercium.

Untuk rencana mogok nasional yang tercium sebagai upaya gangguan kepada pemerintah, SBY menduga ada pihak-pihak yang memiliki pikiran lain dengan pikiran pemerintah yang tengah mengemban amanah. Kepada mereka, SBY minta pengertian agar tidak membuat kacau negara dan membuat susah rakyatnya.

Salah satu kegaduhan yang berpotensi menimbulkan kekacauan adalah isu buruh. Isu ini selalu mengemuka setidaknya dua tahun sekali. Pertama, menjelang penetapan upah minimum di akhir tahun. Kedua, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei.

Isu sentral untuk kedua kesempatan itu selalu sama: tuntutan perbaikan kesejahteraan. Sejumlah variasi rincian diteriakkan.

Istana selalu kosong

Tidak mudah menghadapi tuntutan buruh ini. Pemerintah diharapkan berlaku adil dengan berdiri di tengah di antara buruh dan pengusaha. Terlebih kerap muncul stigma, penguasa dan penguaha kerap main mata.

Di tengah upaya untuk bisa adil ini, adanya sejumlah pihak yang menggunakan isu buruh untuk kepentingan politik membuat pemerintah tidak bisa tenang.

Karena alasan ini, saat demonstrasi buruh dilakukan di Jakarta dengan tujuan akhir Istana Merdeka, Presiden SBY hampir selalu tidak ada di Istana. Istana suwung atau kosong. Di hari-hari demonstrasi itu, Presiden SBY selalu punya kegiatan di luar Istana yang sudah terencana.

Namun, membiarkan istana suwung tidak berarti SBY tidak peduli. Saat demonstrasi besar di Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2006, SBY yang tengah dalam kunjungan 10 hari ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah tetap memantau. Demonstrasi yang diwarnai gangguan atas kepentingan umum dicermati SBY dari Yordania dan langsung ditanggapi.

Meskipun selalu memberi tanggapan atas tuntutan, demonstrasi buruh tidak pernah surut. Masuk akal, lantaran tuntutan perbaikan kesejahteraan buruh tidak sepenuhnya dikabulkan. Pada saat bersamaan, standar hidup layak dan beragam kebutuhan dasar mengalami kenaikan.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, membiarkan istana kosong saat massa buruh berdatangan meneriakkan tuntutan kerap dijadikan pilihan. Namun, SBY tidak benar-benar meninggalkan buruh sejatinya.

Ia hanya tidak sepakat dengan cara-cara buruh menyampaikan tuntutan. Pernah suatu kali, SBY minta Kepala Polri untuk melarang penggunaan pengeras suara oleh pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas soal ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dalam rapat terbatas di kantor presiden, Senin (4/8/2014).
Sekali lagi, yang pertama-tama dihindari SBY adalah cara pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan. Buktinya, pada beberapa kali kesempatan demonstrasi buruh di lakukan di depan Istana Merdeka, SBY bertemu dan berdialog dengan buruh sambil makan siang. Tentu saja, semua sudah dikondisikan tanpa teriakan para buruh dan bentangan spanduk berisi tuntutan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com