Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Ingatkan TKI di Korsel akan Bahaya ISIS

Kompas.com - 30/04/2016, 19:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengimbau para TKI di Korea Selatan untuk tidak mudah dihasut membenci Pancasila atau menggugat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu dikatakan Nusron dalam sosialisasi di Korea Selatan yang dilaksanakan pada 29 April-1 Mei 2016. Kegiatan dilaksanakan dua kali, yakni di Busan dan Ansan.

"Saat ini, sudah ada TKI yang dideportasi dari Korsel karena diduga bergabung dengan organisasi ISIS. Sebagai keseriusan BNP2TKI melakukan pencegahan paham radikalisme di kalangan TKI, kami menggandeng Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT)," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/4/2016).

Nusron mengatakan, BNP2TKI bekerja sama dengan BNPT untuk terus mencegah masuknya faham-faham ekstrem ke dalam lingkungan TKI. Menurut Nusron, faham radikalisme bisa dicegah dengan menjaga masjid dan mushala agar tetap dalam koridor keislaman yang ramah, yang sesuai dengan ke-Indonesiaan.

"Pengurus masjid dan mushala harus punya filter dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tempat ibadah tidak menjadi sarana rekrutmen teroris, terutama kepada TKI yang notabene mudah dipengaruhi karena jauh dari keluarga dan komunitas keagamaan dengan bekal ilmu yang cukup," ujarnya.

Nusron juga menyampaikan kegelisahannya akan fungsi masjid yang dianggap hanya sebagai tempat shalat. Menurut dia, selain sebagai sarana keselamatan dalam beragama, masjid juga harus menjadi pusat kebugaran, tempat pengembangan ilmu dan SDM, gerakan kemandirian ekonomi, dakwah, serta kepedulian sosial kepada sesama.

"Saya berharap, masjid dan mushala WNI di Korea bisa menjadi sarana konsolidasi teman-teman TKI untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan wadah kemandirian ekonomi ketika nanti pulang ke Indonesia," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com