Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Ingatkan TKI di Korsel akan Bahaya ISIS

Kompas.com - 30/04/2016, 19:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengimbau para TKI di Korea Selatan untuk tidak mudah dihasut membenci Pancasila atau menggugat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu dikatakan Nusron dalam sosialisasi di Korea Selatan yang dilaksanakan pada 29 April-1 Mei 2016. Kegiatan dilaksanakan dua kali, yakni di Busan dan Ansan.

"Saat ini, sudah ada TKI yang dideportasi dari Korsel karena diduga bergabung dengan organisasi ISIS. Sebagai keseriusan BNP2TKI melakukan pencegahan paham radikalisme di kalangan TKI, kami menggandeng Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT)," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/4/2016).

Nusron mengatakan, BNP2TKI bekerja sama dengan BNPT untuk terus mencegah masuknya faham-faham ekstrem ke dalam lingkungan TKI. Menurut Nusron, faham radikalisme bisa dicegah dengan menjaga masjid dan mushala agar tetap dalam koridor keislaman yang ramah, yang sesuai dengan ke-Indonesiaan.

"Pengurus masjid dan mushala harus punya filter dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tempat ibadah tidak menjadi sarana rekrutmen teroris, terutama kepada TKI yang notabene mudah dipengaruhi karena jauh dari keluarga dan komunitas keagamaan dengan bekal ilmu yang cukup," ujarnya.

Nusron juga menyampaikan kegelisahannya akan fungsi masjid yang dianggap hanya sebagai tempat shalat. Menurut dia, selain sebagai sarana keselamatan dalam beragama, masjid juga harus menjadi pusat kebugaran, tempat pengembangan ilmu dan SDM, gerakan kemandirian ekonomi, dakwah, serta kepedulian sosial kepada sesama.

"Saya berharap, masjid dan mushala WNI di Korea bisa menjadi sarana konsolidasi teman-teman TKI untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan wadah kemandirian ekonomi ketika nanti pulang ke Indonesia," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com