Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSBSI: Sebelum Jadi Kebijakan, ya "Mbok" Kami Dilibatkan..

Kompas.com - 30/04/2016, 13:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menginginkan agar ke depannya serikat buruh dilibatkan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Mudhofir menilai, saat ini buruh belum dilibatkan untuk menyumbang saran, ide atau gagasan dalam pembuatan kebijakan terkait. Pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi saat kebijakan yang dirumuskan telah dibuat dan mau dikeluarkan.

"Sebelum ada kebijakan, ya mbok kita dilibatkan. Komunikasi yang baik, duduk bersama, saya kira serikat buruh terbuka untuk memecahkan semua persoalan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dengan melibatkan perwakilan serikat buruh, kata Mudhofir, maka pihaknya tak akan lagi melancaklan protes karena penyusunan kebijakannya telah dirumuskan bersama.

Ia menambahkan, hari buruh tahun ini menjdi momentum penting untuk mencari penyelesaian-penyelesaian permasalahan buruh.

(Baca: 16.000 Aparat Keamanan Akan Dikerahkan Saat Hari Buruh di Jakarta)

Isu-isu yang disuarakan pada hari buruh menurutnya hampir selalu sama setiap tahunnya seperti isu upah, outsourcing, hingga jaminan sosial.

"Negara hadir di situ. Bukan hanya soal upah. Bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana negara memfasilitasi transportasi yang murah, hingga masalah pendidikan," tutur Mudhofir.

Sistem pengupahan harus mengandung unsur keadilan dan kesejahteraan. Tak hanya itu, Mudhofir pun berharap agar buruh bisa menarik manfaat dari semakin meningkatnya investasi di Indonesia. Semakin banyak investasi, maka peluang kerja lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian Kementerian Ketenagakerjan, Haiyani Rumondang menuturkan, pemerintah tak menampik bahwa peningkatan investasi bia berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Namun, peningkatan investasi juga bisa menimbulkan persoalan lain. Misalnya, karakteristik tenaga kerja yang tak sesuai dengan keinginan investor.

"Pada saat bisnis dibuka maka persoalan selesai begitu saja? Tidak. Harus sudah dipersiapkan semuanya," ucap Haiyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com