Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2016, 11:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan agar stigma yang menempel terkait mayday atau hari buruh pada 1 Mei dihilangkan.

Misalnya stigma bahwa setiap 1 Mei selalu ada demonstrasi buruh yang anarkis.

"Stigma itu harus diakhiri," kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Stigma lainnya, kata Enny, adalah seolah demonstrasi tersebut menjadi ritual tahunan.

Seolah setiap tahun buruh harus menagih janjinya.

Begitu pula jika dilihat dari sisi pelaku dunia usaha, seolah tidak peduli dan hal ini terus berulang.

"Ini kan enggak benar," tutur Enny.

Namun di sisi lain, para buruh juga mendapatkan berbagai macam tekanan hidup dan merasa ada kenaikan upah tapi tak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, Enny mengatakan, dalam kondisi demikian harus ada representasi tripartit serta sinkronisasi antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

"Apa yang bisa dioptimalkan dari kinerja para pelaku usaha, apa yang harus diimprovisasi dari buruh, dan negara juga harus hadir," kata Enny.

Dalam hal ini, kata Enny, sebetulnya sudah ada komitmen.

Pihak buruh sudah berkomitmen bahwa tuntutan tak akan neko-neko, hanya ingin upah layak.

Kelayakan tersebut dianggap akan berkontribusi terhadap ekonomi dan menaikkan daya beli masyarakat.

Namun, ia menambahkan, perlu dilihat pula apakah kehadiran pemerintah, minimal melalui paket kebijakan ekonomi 1 hingga 12 sudah cukup menjembatani kepentingan representasi itu.

"Menurut kami kehadiran pemerintah melalui paket-paket tersebut memang masih terbatas," ujar Enny.

Meski begitu, peluncuran paket-paket ekonomi tersebut dinilainya perlu diberikan apresiasi.

Jika memang masih ada kekurangan, justru bisa menjadi bahan evaluasi mengapa paket-paket ekonomi itu ibaratnya hanya sekadar numpang lewat.

Kompas TV Jelang Hari Buruh, Tim Gabungan Pengamanan Libatkan 16.000 Personel

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com