Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Paripurna DPR, Fahri Diprotes oleh Anggota F-PKS

Kompas.com - 29/04/2016, 16:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna penutupan masa sidang IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016), diwarnai interupsi dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ansory Siregar.

Ansory memprotes posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR yang belum juga digantikan oleh Ledia Hanifa. Fahri masih memimpin rapat paripurna tersebut bersama pimpinan DPR lain, yakni Ade Komarudin, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

"Ternyata tidak ada agenda pergantian saudara saya Fahri Hamzah yang saya cintai dengan Ledia yang juga saya cintai. Padahal, saya kira tadi hari ini sudah ada pelantikan itu," kata Anshori.

Padahal, lanjut dia, DPP dan Fraksi PKS sudah mengirim surat pergantian Fahri dengan Ledia tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Anshori, pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR merupakan hak partai dan fraksi. Berbeda dengan pergantian Fahri sebagai anggota yang harus menunggu gugatan hukum.

"Kalau anggota baru bisa menunggu gugatan. Tapi, ini hak fraksi, pimpinan. Mohon untuk segera melaksanakan keputusan Fraksi PKS," ujar dia.

Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan mengakui bahwa pelantikan Ledia Hanifa belum bisa dilaksanakan. Sebab, pimpinan DPR saat ini masih menunggu kajian tim hukum terhadap surat yang dikirimkan DPP dan Fraksi PKS.

"Kami tak bisa mengintervensi, ini hanya masalah waktu. Yang nanti akan segera melaksanakan," ucap Taufik.

(Baca juga: Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD)

Fahri yang juga duduk di kursi pimpinan tak merespons protes Anshori itu. Namun, kepada wartawan, seusai paripurna, Fahri tetap kekeuh menyatakan bahwa pergantiannya sebagai pimpinan DPR tidak bisa dilakukan selama proses hukum berjalan.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada tim biro hukum yang telah ditunjuk pimpinan DPR untuk mengkaji masalah ini.

"Tidak bisa ujuk-ujuk karena kemarin pimpinan Dewan sudah memutuskan buat kajian," ucap Fahri.

 

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

Nasional
Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Nasional
KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

Nasional
Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Nasional
Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Nasional
Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Nasional
Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Nasional
Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Nasional
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

Nasional
Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Nasional
10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

Nasional
Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Nasional
PKB: Bobby dan Edy Rahmayadi Punya Peluang Sama untuk Digadang sebagai Cagub Sumut

PKB: Bobby dan Edy Rahmayadi Punya Peluang Sama untuk Digadang sebagai Cagub Sumut

Nasional
AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com