Bahas Pagu Indikatif APBN 2017, Jokowi Singgung Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas pagu indikatif APBN 2017 di Kantor Presiden pada Kamis (28/4/2016) sore.

Pagu indikatif adalah perkiraan jumlah maksimal anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa kementerian dan lembaga konsisten terhadap prinsip "anggaran menyesuaikan program kerja".

"Dalam penyusunan pagu indikatif 2017, saya minta agar betul-betul konsisten dengan pendekatan 'money follows program'," ujar Jokowi.

Prinsip tersebut, lanjut Presiden, menuai konsekuensi. Kementerian dan lembaga mesti memfokuskan alokasi anggarannya kepada program prioritas, yakni sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan.

Selain itu, kementerian dan lembaga mesti berorientasi pada proyek yang dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Presiden juga menginstruksikan dana alokasi khusus (DAK) mesti digunakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu bentuknya adalah dengan dana desa. Sementara dari sisi penerimaan negara, Jokowi mengasumsikan bersumber pada sektor pajak.

Dengan demikian kemampuan negara untuk menyerap pajak mesti ditingkatkan. Wajib pajak pun mesti diperluas.

"Caranya, tingkatkan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Presiden.

Meski demikian, Jokowi meminta meninggalkan sumber penerimaan negara lain. Misalnya dari nonmigas atau laba BUMN.