Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Jawaban Panitia SC soal Terus Mundurnya Munaslub Golkar

Kompas.com - 20/04/2016, 15:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Steering CommitteeMusyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Agun Gunanjar membantah anggapan bahwa panitia terus mengundur-undur penyelenggaraan munaslub.

Menurut Agun, ada banyak pertimbangan yang dipikirkan panitia, termasuk menyusun rencana-rencana alternatif jika ada hambatan.

"Jadi jangan salah persepsi ke masyarakat. Panitia ini harus mempersiapkan seluruh rancangan, substansi, materi, jadwal, tempat, dan lain sebagainya, itu memang kewajiban SC," kata Agun saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).

"Itu semua jangan diartikan atas dasar apa SC menggeser-geser waktu munaslub," imbuhnya.

Agun menambahkan, Partai Golkar mencoba menerapkan prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Ia menegaskan, panitia SC bukan menentukan jadwal, melainkan hanya mempersiapkannya. (Baca: Pendukung Ade Komarudin Tuntut Kepastian Jadwal Munaslub Golkar)

"Kalau terjadi begini, alternatifnya begini, makanya ada perubahan," kata Agun.

"Kami ingin mengubah paradigma di luar, karena kami ingin melaksanakan munaslub tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan munas akal-akalan," ujarnya.

Penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar kembali diundur. Semula, penyelenggaraan munaslub dijadwalkan akan dilangsungkan pada 7-8 Mei 2016 di Bali.

(Baca: Setoran Rp 2 M dari Setiap Caketum Golkar Baru Sebatas Wacana)

Kemudian, panitia pengarah memutuskan untuk menundanya hingga 17 Mei lantaran belum menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil rekonsiliasi.

Belakangan, penyelenggaraan munaslub kembali diundur menjadi 25 Mei dengan alasan yang sama.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com