RUU "Tax Amnesty" Akan Dibahas DPR, Fadli Zon Sebut Ada "Kongkalikong"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap, ada kongkalikong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang dilakukan Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (11/4/2016).

Fadli merasa tak dilibatkan dalam Rapat pengganti Bamus itu, yang memutuskan bahwa DPR akan membahas RUU Tax Amnesty melalui Komisi XI DPR.

"Saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus itu. Ini jadi persoalan. Kalau Tax Amnesty kita harusnya bicara kepentingan nasional. Jangan kongkalikong di belakang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Fadli mengatakan, kemarin dirinya berada di Kompleks Parlemen sampai pukul 13.00 WIB. Ia mengaku, sama sekali tidak mendapat kabar mengenai rencana rapat pengganti Bamus yang dimulai pukul 15.00 WIB.

"Kesanya itu seperti diam-diam. Seperti ada yang disembunyikan soal Tax Amnesty ini," ucap Fadli. (baca: "Panama Papers" Muncul, Pemerintah Dorong DPR Segera Bahas "Tax Amnesty")

Padahal, lanjut Fadli, hasil rapat pengganti Bamus sebelumnya yang digelar pada Rabu (6/4/2016), sudah mengambil keputusan bahwa perlu ada rapat konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, belum juga rapat konsultasi dilakukan, sudah kembali digelar rapat yang memutuskan DPR membahas RUU Tax Amnesty melalui Komisi XI. (baca: Pemerintah Dinilai Terlambat Memikirkan soal "Tax Haven" dan "Tax Amnesty")

"Saya kira rapat kemarin itu tidak sah menurut tatib," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Rapat Bamus kemarin dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin. Seusai rapat, Ade mengungkapkan bahwa DPR sepakat untuk membahas RUU Tax Amnesty. (baca: DPR Akhirnya Sepakat Bahas RUU "Tax Amnesty")

Menurut dia, pembahasan akan dilakukan di Komisi XI DPR. Ade membantah bahwa DPR tiba-tiba berubah sikap soal RUU Tax Amnesty ini. 

"Kemarin ada satu-dua fraksi yang menolak, saya enggak mau paksain. Kalau dipaksain sebenarnya bisa menang. Kemaren mispresepsi saja, sebenarnya kebijakan fraksinya tidak begitu," ujar Politisi Partai Golkar ini.