Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengarkan Lantunan Shalawat, Anggota DPD yang Ricuh Mendadak Tenang

Kompas.com - 11/04/2016, 16:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kericuhan yang terjadi saat pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senin (11/4/2016) mendadak berhenti. Hal tersebut tidak terlepas dari alunan Shalawat Badar yang dilantunkan sejumlah anggota DPD.

Awalnya, keributan terjadi akibat interupsi yang diajukan seorang anggota, Benny Ramdhani. Ia meminta diberikan waktu agar dapat membacakan sebuah surat di muka forum sidang secara langsung.

Benny dan dua orang lainnya sebelumnya menyampaikan mosi tidak percaya terhadap dua pimpinan DPD, Irman Gusman dan Farouk Muhammad, ke Badan Kehormatan DPD.

Mosi yang ditandatangani oleh 40 anggota itu meminta agar BK memberikan sanksi tegas kepada kedua pimpinan DPD, lantaran diduga telah melanggar kode etik. Rupanya, keinginan Benny untuk membacakan surat itu ditentang sejumlah anggota.

(Baca: Baru Dibuka, Sidang Paripurna DPD Kembali Ricuh)

Lantaran di saat yang sama, Irman tengah membacakan pidato pembukaan sekaligus menyampaikan hasil reses DPD. Pertentangan itu sempat menimbulkan ketegangan antara kubu yang pro dan kontra Benny.

Di saat sejumlah anggota mulai berjalan ke arah pimpinan sidang, salah seorang anggota justru melantunkan Shalawat Badar.

"Sholatullah Salamullah, ‘Alaa Thoha Rosulillah, Sholatullah Salamullah ‘Alaa Yasiin Habibillah," lantun salah seorang anggota. Lantunan itu secara tiba-tiba diikuti oleh anggota lainnya.

(Baca: Mosi Tidak Percaya terhadap Pimpinan DPD Bergulir)

Tak ingin kalah, barisan tenaga ahli yang duduk di belakang anggota pun turut melantunkan Shalawat tersebut.

Akibat lantunan itu, satu per satu anggota yang awalnya berdiri di depan podium ruang sidang mulai duduk di kursi mereka masing-masing.

Hingga akhirnya, lagu tersebut berakhir setelah berulangkali dilantunkan, suasana sidang yang semula ricuh berangsur tenang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com