Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dibuka, Sidang Paripurna DPD Kembali Ricuh

Kompas.com - 11/04/2016, 16:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (11/4/2016) siang. Namun, baru saja dibuka, sidang tersebut langsung ricuh.

Pantauan di lokasi, pembukaan sidang paripurna mundur dari jadwal yang diagendakan pada pukul 13.00 WIB. Sidang tersebut baru dimulai sekitar pukul 15.00 lantaran pimpinan DPD baru menyelesaikan rapat panitia musyawarah dengan seluruh alat kelengkapan pukul 14.00 WIB.

Awalnya, Ketua DPD Irman Gusman menyampaikan pidato pembukaan masa sidang.

Baru sekitar sepuluh menit pidato dibacakan, salah seorang anggota DPD, Benny Ramdhani, mengajukan interupsi. Ia meminta agar diberikan waktu untuk menyampaikan surat kepada pimpinan DPD dan membacakannya secara langsung.

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samarra ditenangkan oleh sesama anggota lainnya saat melakukan interupsi pada sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).
(Baca: Ricuh DPD: Antara Rendahnya Kinerja dan Perebutan Fasilitas Jabatan)

Namun, sebelum persetujuan pembacaan itu diberikan, Benny justru langsung bergerak menuju podium.

Hal itu membuat anggota DPD lainnya sedikit emosi. Sebab, mereka menganggap pidato yang disampaikan Irman lebih penting lantaran terkait hasil reses yang telah mereka lakukan.

"Pimpinan yang tegas pimpinan. Aspirasi rakyat lebih penting pimpinan," teriak sejumlah anggota.

(Baca: Mosi Tidak Percaya terhadap Pimpinan DPD Bergulir)

Permintaan itu tidak diindahkan Benny. Ia justru tetap membacakan surat yang akan disampaikan. Melihat Benny tetap melanjutkan, anggota lain mulai berjalan ke depan podium memintanya untuk turun.

Sementara anggota lain yang pro pembacaan surat membela Benny dan berupaya menggagalkannya. Hingga berita ini diturunkan, perdebatan masih berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com