Jokowi: Regulasi Terlalu Banyak, Harus Kita Simpelkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016).

Ada sejumlah topik yang dibicarakan Presiden bersama jajaran Kabinet Kerja, mulai dari APBN Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), one map policy, dana desa hingga easy doing business.

Sebelum memulai sidang, Jokowi menekankan beberapa hal menyangkut prinsip-prinsip dasar tentang topik sidang tersebut.

"Pertama, aturan regulasi kita yang terlalu banyak. Harus kita simpelkan. Semua kementerian harus bergerak di sini. Saya itu sudah perintahkan enggak sekali dua tiga kali," ujar Jokowi.

"Pangkas regulasi yang menghambat kita memutuskan, menghambat kecepatan dalam bertindak. Ini yang akan berikan dorongan kita dalam kompetisi dengan negara lain," lanjut dia.

(Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Pembangunan Terlambat karena Pengurusan Izin Bertele-tele)

Kedua, soal infrastruktur. Presiden mengaku, sudah berkali-kali meminta kementerian dan lembaga untuk fokus membangun infrastruktur.

"Karena infrastruktur merupakan kunci untuk menekan biaya logistik, memberikan daya saing dan mempersatukan kita baik antarkota, provinsi, kabupaten dan pulau," lanjut dia.

Ketiga, berkaitan dengan sumber daya manusia. Dia meminta kementerian dan lembaga mempercepat irama pembangunan dengan meningkatkan sinergis satu sama lain.

"Kerja sama antara Kemenaker, Kemendiknas, Kemendikti, dan Kemenperin dan lain-lain saya kira ini segera harus diputuskan sehingga langsung bisa action di lapangannya," lanjut Jokowi.

Sidang tersebut digelar sekitar pukull 10.05 WIB. Hingga pukul 10.45 WIB, sidang masih berlangsung.